JAKARTA, LINews – Sebanyak 10 organisasi sipil meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI membuat kode etik kampanye di media sosial sebagai acuan peserta Pemilu 2024.
Sepuluh organisasi sipil ini terdiri dari The Indonesian Institute (TII), Perludem, Formappi, Lingkar Madani Indonesia, Sejuk, Tepi Indonesia, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Youth IGF Indonesia, Pusat Pemilu Akses Disabilitas, serta Cakra Wikara Indonesia.
Mereka menilai, rancangan peraturan KPU berkaitan dengan kampanye di media sosial belum cukup inovatif guna menjawab tantangan mencegah polarisasi masyarakat seperti Pemilu 2019.
“Kami mendorong Bawaslu untuk menyusun code of conduct (kode etik) kampanye di media sosial. Hal ini penting agar kampanye di media sosial memiliki acuan yang jelas,” kata Direktur Eksekutif TII Adinda Tenriangke Muchtar dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023).
Ia menyinggung data Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), dimana hoaks bertema politik mendominasi di medsos jelang kontestasi elektoral. Tak jarang, ujaran kebencian juga menyertai pesan-pesan itu.
Bukan hanya polarisasi secara horizontal, hoaks dan ujaran kebencian ini juga kerapkali dialamatkan kepada kelompok marjinal demi memenangkan hati pemilih mayoritas, semisal kepada kelompok berorientasi gender nonbiner atau penganut aliran kepercayaan.
Ia kembali menyinggung data Mafindo bahwa menjelang Pemilu 2024, peredaran hoaks di media sosial meningkat enam kali lipat dari biasanya.
Para organisasi sipil sepakat diperlukan upaya moderasi konten yang lebih baik untuk menyikapi tren politik ke depan.
Mereka mendorong para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) seperti Google dan Facebook berkomitmen memberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk terlibat dalam hal ini.
“Fakta juga menunjukkan bahwa ujaran kebencian berdampak negatif pada kelompok marjinal, termasuk memicu potensi kekerasan dan ancaman fisik lainnya,” ujar Adinda.
