Padangsidimpuan, LINews – Kontroversi muncul terkait pemeliharaan gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan. Amatan wartawan, kondisi gedung terlihat sangat memprihatinkan dengan ditemukannya beberapa kerusakan yang signifikan, seperti cat yang pudar, atap yang bocor, dan sering terjadi banjir saat hujan, Senin (20/05).
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik terkait dugaan penyalahgunaan anggaran pemeliharaan gedung tersebut selama dua tahun terakhir, wartawan pun mencoba mengkonfirmasi Sekretaris DPRP Kota Padangsidimpuan, Bakhri Pulungan dengan cara menghubunginya, namun tidak membuahkan hasil.
Ahmad Lubis, seorang pengamat kebijakan publik, mengecam kelalaian tentang dugaan penyalahgunaan anggaran pemeliharaan gedung DPRD Kota Padangsidimpuan yang seharusnya menjadi representasi yang baik bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Padangsidimpuan. Ahmad menekankan akan pentingnya perawatan gedung pemerintahan sebagai komitmen dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Kontroversi ini menyoroti perlunya pengawasan yang ketat dengan tindakan tegas terhadap pengelolaan anggaran publik dalam menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan anggaran.
“Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan aset publik demi kepentingan bersama,” ujar Ahmad kepada wartawan.
