Jakarta, LINews — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak meminta istri-istri pejabat dan menteri agar mengingatkan suaminya untuk tidak melakukan korupsi.
Hal itu disampaikan Tanak saat menjadi salah satu pembicara dalam Seminar Nasional Perempuan Indonesia Antikorupsi di Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023.
Ia menjelaskan perilaku korupsi pejabat bisa saja dipicu oleh permintaan dari keluarga. Tanak menjelaskan para istri pejabat itu bisa saja meminta barang-barang mewah bermerek kepada suaminya.
“Bahwa korupsi itu tidak hanya dilakukan oleh para pejabat-pejabat, dalam hal ini kebanyakan bapak-bapak. Yang suami-suaminya sebagai pejabat penyelenggara negara. Bapaknya bisa baik menjalankan tugasnya, tetapi bisa saja ibunya yang tidak baik, ibunya bisa saja merongrong. Tadi saya sudah sampaikan kepada ibu-ibu tadi,” ujar Tanak saat jumpa pers di ruang media Hakordia 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12).
“Oleh karena itu, saya ingatkan kepada ibu-ibu supaya ingatkan suaminya jangan melakukan korupsi. Karena kami tidak pandang bulu. Siapapun dia, kami melakukan penangkapan, penahanan. Dan inilah peran ibu ibu supaya mengingatkan kepada suaminya,” tambah Tanak.
Lebih lanjut, Tanak meminta semua pihak untuk mengupayakan zero corruption atau bebas korupsi sebelum Indonesia emas 2045.
Ia juga sempat menyinggung pencegahan dan pemberantasan korupsi yang masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka (RPJP).
“Dalam konteks upaya pencegahan korupsi, kita jangan hanya menunggu 2045 baru kita zero corruption. Sekarang kita harus usahakan, harus zero corruption,” kata Tanak.
“Nah, ini yang kita harapkan tidak menunggu 2045 baru zero corruption. Tetapi berapa tahun ke depan kita harapkan, tidak usah terlalu lama, sebelum kita dipanggil yang Maha Kuasa, sudah tidak ada lagi korupsi di dunia ini. Kalaupun ada semakin berkurang, dan semakin berkurang. dan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia meningkat, berarti korupsi kita menurun, itu yang pimpinan-pimpinan KPK, jajaran KPK harapkan,” imbuhnya.
Ketua sementara KPK Nawawi Pamolango sebelumnya bercerita soal maraknya korupsi di hadapan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Momen itu terjadi saat Nawawi menyampaikan sambutannya di acara Hakordia 2023 hari ini. Jokowi turut hadir dan memberi sambutannya dalam acara tersebut.
Nawawi mulanya mengatakan secara empirik, korupsi telah terbukti menghambat kemajuan sosial dan ekonomi di banyak negara di dunia. Karenanya, Nawawi menyebut cita-cita Indonesia emas 2045 pun akan sulit dicapai bila korupsi belum dapat diberantas secara tuntas.
Ia mengatakan upaya pemberantasan korupsi sudah diupayakan oleh pemerintah sejak lama, termasuk pendirian KPK dan revitalisasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi-Stranas-PK.
“Sayangnya, berbagai indikator menunjukkan masih kurang efektifnya dan tidak efisiennya pemberantasan korupsi di Indonesia,” jelas Nawawi.
“Kita lihat bagaimana skor Indeks Persepsi Korupsi-IPK yang tidak meningkat secara signifikan dan stagnan dalam satu dekade ini. Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) yang diterbitkan Badan Pusat Statistik juga demikian. Kenaikan tidak signifikan dan fluktuatif,” tutur pria yang pernah dikenal sebagai Hakim Tipikor itu.
Nawawi mengatakan KPK menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk mengukur praktek korupsi pada seluruh instansi pemerintah di pusat dan pemerintah daerah.
“Responden internal dan eksternal menyatakan bahwa korupsi masih marak yang ditunjukkan dengan skor nasional yang kian menurun,” sebutnya.
(Robi)
