Jakarta, LINews – KPK telah menerima laporan dari Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) terkait Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung RI) Febrie Ardiansyah. KPK akan memproses laporan tersebut.
“Terkait dengan laporan masyarakat ke KPK. Kemarin kami sudah cek. Semalem kami cek di bagian pengaduan masyarakat memang betul ada laporan masyarakat yang diterima oleh KPK,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/5/2024).
Ali mengatakan proses lebih lanjut yang akan dilakukan KPK adalah melakukan verifikasi hingga koordinasi lebih lanjut dengan pihak pelapor. Hal itu untuk menentukan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan KPK.
“Proses-proses mekanismenya nanti dilakukan verifikasi, telaahan dan koordinasi lebih lanjut dengan pihak yang melaporkan dan kemudian dianalisis lebih lanjut seperti apa untuk mengambil sikap berikutnya dari laporan masyarakat dimaksud,” ucapnya.
Ali menegaskan akan menyelesaikan laporan masyarakat tersebut sesuai dengan aturan KPK. Perkembangannya nanti akan disampaikan lebih lanjut.
“Tetapi yang pasti bahwa kami akan selesaikan laporan masyarakat tersebut sebagaimana ketentuan SOP yang berlaku,” ungkapnya.
Sebelumnya, KSST melaporkan Febrie Ardiansyah ke KPK. Pelaporan ini dilakukan dengan dugaan adanya kerugian negara yang timbul akibat proses lelang PT Gunung Bara Utama di Kejagung.
“Pada hari ini kami menyampaikan bahwa dugaan tersebut dengan data-data yang sudah kami siapkan. Kami lampirkan juga fakta-faktanya semuanya dan diterima baik oleh KPK,” kata Koordinator KSST, Ronald, di gedung Merah Putih KPK, Senin (27/5).
Dalam laporan tersebut, KSST didampingi pengacara Deolipa Yumara dan Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso. Sugeng pun menjelaskan aset-aset PT Gunung Bara Utama kala itu disita oleh pihak Kejagung dalam kasus korupsi Jiwasraya dengan nilai Rp 10 triliun pada 2023.
“Kemudian barang sitaan ini dari PT Gunung Bara Utama ini dilelang pada Juli 2023, nilainya cuma Rp 1,945 triliun, tidak sampai Rp 10 triliun. Nah selisih 9 triliun ini jadi tanda tanya kan? Padahal infonya ada yang menawar Rp 4 triliun ya, bahkan kewajiban pengembalian kerugian negara itu sekitar Rp 9,6 triliun ya pengembaliannya tapi dijual cuma Rp 1,945 triliun,” terang Sugeng.
Dalam keterangan tertulis KSST yang dibagikan kepada wartawan di KPK, daftar pihak-pihak yang dilaporkan ke KPK adalah sebagai berikut:
1. ST, Kepala Pusat PPA Kejagung RI selaku Penentu Harga Limit Lelang
2. Febrie Adriansyah, Jampidsus Kejagung RI selaku Pejabat yang memberikan Persetujuan atas nilai limit lelang
3. Pejabat DKJN bersama-sama KJPP, selaku pembuat Appraisal
4. Andrew Hidayat, Budi Simin Santoso, Yoga Susilo diduga selaku Beneficial Owner dan/atau Pemilik Manfaat PT IUM.
(Robi)
