Mabar, LINews – Tim Satgas Koordinasi Supervisi (Korsup) KPK Wilayah V mengunjungi kawasan wisata Labuan Bajo. Di lokasi tersebut KPK menemukan kapal wisata, dan hotel yang curang dengan memanipulasi laporan pajak yang dibayar.
Tim Satgas Korsup KPK dan Pemda Manggarai Barat lalu melakukan peninjauan terhadap dua kapal wisata di Labuan Bajo. Di kapal pertama ada temuan pemalsuan data 18 tamu yang tidak dilaporkan.
“Pada kapal pertama biaya paket wisata mencapai Rp 3,75 juta per tamu, sehingga jika ditotal ada kebocoran pelaporan mencapai Rp 67,5 juta untuk sekali trip. Sebagai catatan biaya tersebut belum dipisahkan antara komponen kena pajak dan tidak kena pajak,” kata Kepala Satgas Korsup KPK Wilayah V, Dian Patria, kepada wartawan, Senin (5/8/2024).
Temuan serupa jika didapat tim KPK saat meninjau kapal kedua. KPK menemukan selisih enam trip dan 106 tamu yang tidak dilaporkan.
“Khusus kapal kedua tidak diketahui persis berapa biaya yang dikenakan. Namun, selisih tersebut memperlihatkan masih ada pelaku usaha yang nekat tidak melaporkan data realisasi kepada Bapenda,” ujar Dian.
Dian mengatakan ketentuan pungutan pajak telah tertuang pada Perda Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Aturan itu mulai berlaku pada awal tahun 2024.
Adapun pengenaan pajak terhadap kapal wisata sama dengan pajak hotel dan restoran di atas tanah, yaitu sebesar 10%.
“Kami meyakini kapal wisata sudah paham punya kewajiban bayar pajak, tapi kewajiban mereka bayar pajak masih jauh dari faktanya. Kita ingin mendorong pembangunan di Manggarai Barat dan Labuan Bajo, khususnya. Kita bisa cek jika ada manipulasi data antara perjalanan (trip) dan penumpang (tamu) dengan fakta di lapangan,” ujar Dian.
Selain kapal wisata, Tim Satgas Korsup KPK dan Pemda Manggarai Barat juga mengunjungi dua hotel kelas premium yang kedapatan menunggak pajak. Di hotel pertama diketahui belum melaporkan omzetnya dalam 3 bulan terakhir pada tahun 2024 sehingga belum menuntaskan kewajiban pajaknya.
Sementara di hotel kedua, tim KPK menemukan kekurangan bayar Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang bahkan menjadi temuan Badan Pengelola Keuangan (BPK) pada periode Januari-Desember 2023 dengan kurang bayar mencapai lebih dari Rp 239 juta.
“Labuan Bajo sebagai kawasan wisata premium menjadi pemasukan utama daerah sehingga jika pelaku usaha di sini masih ada yang ‘nakal’ terkait pajak, Pemda (Manggarai Barat) wajib bertindak lebih tegas. Kami di sini mendorong realisasinya sebagai upaya kemandirian fiskal Pemda Manggarai Barat,” pungkas Dian.
(Titus)
