Pangandaran, LINews – Sebentar lagi masyarakat akan melaksanakan Pemilu 2024, untuk memantapkan itu semua pihak dari KPU Pangandaran menyelenggarakan Simulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta penggunaan Sirekap pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024, dengan menggandeng masyarakat Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran, Rabu (31/01).
Turut hadir dalam kegiatan simulasi yaitu Jajaran Forkopimda, Kapolres Pangandaran, Dandim 0625 Pangandaran, perwakilan dari partai politik, Bawaslu, PPK di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Pangandaran serta para petugas PPS.
Ketua KPU Muhtadin mengatakan, dengan dilaksanakannya simulasi ini Ingin mendapatkan gambaran yang kongkrit dan real bagaimana tata cara petugas melaksanakan pelayanan terhadap Pemilih hingga pemilih siap untuk mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara.
“Banyak hal yang perlu di perhatikan, seperti para orang tua, lansia juga disabilitas, karena mereka juga punya hak untuk memilih,” ucapnya di lokasi simulasi, Rabu 31 Januari 2024.
Menurutnya, dengan menggunakan DPT yang kongkrit kita mendapatkan satu gambaran yang utuh tentang proses pemungutan dan penghitungan suara dari sisi waktu.
“Ketika TPS di mulai dari pukul 07.00 WIB, dengan jumlah pemilih sekian kita akan mengetahui waktu selesainya,”ujarnya.
Maka dari itu dengan simulasi ini akan di lakukan hingga akhir penghitungan. Selain itu menanggapi isu Viral terhadap salah satu anggota KPPS yang terindikasi dengan menyebutkan dan memperagakan tangannya terhadap satu paslon itu sudah selesai.
“Itu sudah clear, kami KPU sudah melakukan proses klarifikasi dengan mengundang, memastikan hingga kehati – hatian, juga di lakukan proses pemberhentian dan penggantian,”ujarnya.
Selain itu dari KPU Provinsi Jawa Barat Ketua Devisi Teknis Penyelenggara Pemilu Adi Saputro berharap kepada petugas TPS dan seluruh penyelenggara agar tidak menunjukan simbol – simbol tertentu.
“Walau pun sebenarnya dengan simbol simbol tertentu tidak ada makna keberpihakan,” kata Adi.
Itu mungkin karena kebiasaan dari awal, kata Adi, makanya kita harus bisa menjaga agar tidak sampai terjadi itu dan akan menjadi blunder.
“Yang ditakutkan publik menganggapnya berbeda dengan simbol simbol tersebut,” imbuhnya.
Sementara itu Kapolres Pangandaran AKBP Imara Utama menegaskan kepada KPPS dan PPK Kabupaten Pangandaran Harus Profesional.
“Kami mengingatkan Agar Penyelenggara pemungutan suara harus sesuai dengan aturan yang berlaku, harus bersikap netral,” jelasnya.
Menurutnya, bahwa dari unsur Kepolisian akan selalu mengawasi proses pemilu.
“Anggota kami melekat dilapangan, kemudian juga ada tim Intelijen yang kami sebar untuk mengawasi dan menginformasikan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan dalam proses pemilihan dan penghitungan suara,” ungkapnya.
Lanjut AKBP Imara, ia mengingatkan agar rekan-rekan penyelenggara tidak ada yang bermain dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, kami awasi sepenuhnya dalam melaksanakan kegiatan ini.
“Kami tidak ada kepentingan apapun, TNI/Polri tidak mempunyai hak memilih, kepentingan kami hanya ingin semua tahapan pemilu berjalan dengan aman lancar dan kondusif sesuai aturan agar kabupten Pangandaran lancar saat tahap pemilihan dan penghitungan”, tegas AKBP Imara.
