Jakarta, LINews – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto, SPt.M.Pd. baru-baru ini menuai kecaman dari berbagai kalangan setelah membuat pernyataan yang menyinggung profesi wartawan dan LSM.
Dalam sebuah kesempatan, Menteri Desa menyebutkan bahwa wartawan adalah “Bodrex” dan LSM hanya senang mencari kesalahan Kades. Pernyataan tersebut langsung mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk wartawan, LSM, dan masyarakat sipil.
“Yang paling banyak mengganggu kepala desa itu LSM dan Wartawan Bodrex, jadi mereka keliling hari ini minta sama kepala desa 1 juta, kalau 300 Desa 300 juta, kalah gaji kemendes itu,” ucap Yandri pada Video yang beredar dengan durasi 41 detik tersebut.
Dalam pernyataannya itu, Banyak pihak yang merasa bahwa Menteri Desa tersebut tidak hanya menyinggung profesi wartawan dan LSM, tetapi juga menghina dan merendahkan peran mereka dalam memantau dan mengawasi kinerja pemerintahan.
Wartawan hukum dari media Law-Investigasi juga menepis pernyataan Menteri Desa tersebut sangat tidak tepat dan tidak profesional, menyampaikan bahwa ormas LSM dan Wartawan bodrex.
“Jurnalis memiliki peran penting dalam memantau dan mengawasi kinerja pemerintahan, dan tidak pantas untuk disebut sebagai bodrex”. Ujar Robi Nainggolan wartawan senior jakarta.
Lanjut, lontaran pernyataan Yandri jelas menyinggung Supremasi Hukum, dimana persoalan Dana Desa perlu diawasi oleh berbagai kalangan Baik Lembaga Masyarakat maupun Insan Pers. Menurutnya Aksi Heroik Yandri dengan memberanikan diri untuk mendukung kesalahan Desa dalam mengelola Anggaran Dana Desa yang berasal dari Masyarakat.
