Jakarta, LINews – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bertemu Presiden RI Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/12). Selain membahas terkait rekrutmen ASN, pertemuan guna melaporkan progres percepatan transformasi digital yang tengah dilakukan Kementerian PANRB bersama instansi terkait.
“Kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden perihal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Karena kalau kita lihat 20 negara yang SPBE-nya terbaik di dunia selalu punya GovTech atau government technology, dan ini yang sedang kita bangun,” ujar Anas dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (13/12/2023).
Anas menyampaikan terdapat tiga kunci penting yang menjadi keinginan Jokowi, yakni identitas digital, data exchange, dan digital payment. Saat ini pihaknya bersama stakeholder terkait telah membuat Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait government technology. Progresnya tinggal menunggu persetujuan presiden.
Anas mengungkapkan lahirnya GovTech dapat menjawab keinginan presiden perihal transformasi digital yang berujung pada perbaikan pelayanan publik.
Rancangan Perpres Percepatan Transformasi Digital dikembangkan untuk mewujudkan 2 kunci akselerasi dan keberlanjutan, yaitu fokus ke sistem prioritas dan juga pendirian tim digital pemerintah atau ‘Govtech’ untuk keberlanjutan ke depan. Ia menilai pendirian Govtech untuk menangani platform prioritas merupakan best practice yang dilakukan oleh negara-negara top 20 indeks EGDI PBB 2022, sehingga Indonesia berada di jalan yang benar untuk mengadopsi hal ini.
“Rancangan Perpres Percepatan Transformasi Digital yang diusulkan akan menjadi pondasi penting untuk meningkatkan layanan pemerintah dan mempercepat pembangunan nasional,” ujarnya.
Dalam jangka pendek di tahun 2024, kebijakan ini akan menjadi bukti penerapan GovTech di pemerintahan saat ini untuk pijakan pemerintah selanjutnya. Untuk jangka menengah, akan meningkatkan Indeks EGDI Indonesia, sementara dampak jangka panjang dari digitalisasi ini akan membangun birokrasi yang efisien dan efektif, pembangunan manusia yang maksimal, dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi memberi beberapa arahan seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang sekarang dikerjakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ke depan, Jokowi ingin agar penerapannya bisa dipercepat. Nantinya masyarakat Indonesia tidak harus memegang KTP cetak seperti sekarang, namun cukup dengan IKD.
Di samping itu Jokowi juga ingin agar tidak lagi satu inovasi satu aplikasi. Saat ini terdapat lebih dari 27 ribu aplikasi yang menyebabkan masyarakat ini agak rumit untuk mendapatkan layanan cepat. Pihaknya juga tengah mendorong pemerintah daerah untuk membangun MPP Digital. Melalui inovasi tersebut diharapkan masyarakat memperoleh kemudahan melalui satu aplikasi, di mana saja dan kapan saja.
(Donald)
