Jakarta, LINews – Presiden Prabowo Subianto diharapkan melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih.
Momen 100 hari kerja dinilai sebagai waktu yang tepat untuk mengganti jajaran kabinet berkinerja buruk agar tidak terus-menerus menjadi beban dalam mencapai target pemerintah.
Menyoal perombakan kabinet, Presiden Prabowo mendapat masukan dari berbagai pihak sebagai bahan pertimbangan untuk memerbaiki kinerja kabinet.
Menurut Analis Politik dari Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, hasil kajian yang dilakukan Center of Economic and Law Studies atau Celios bertajuk “Rapor 100 Hari Prabowo-Gibran” layak untuk dipertimbangkan Prabowo sebagai salah satu indikatornya.
“Itu menurut saya layak dipertimbangkan oleh Prabowo sebagai salah satu indikator,” kata Jamiluddin.
Dalam studi Celios bertajuk ‘Rapor 100 Hari Prabowo-Gibran’ menghasilkan sejumlah rekomendasi, salah satunya terkait lima menteri yang dinilai berkinerja buruk dan layak diganti.
Mereka di antaranya; Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Desa Yandri Susanto.
Saat melakukan kajian tersebut, Celios menggunakan metodologi survei berbasis expert judgment. Setidaknya ada 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel yang mengisi survei Celios.
Alasan pemilihan survei dilakukan khusus di kalangan jurnalis, karena dinilai memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah dan akses langsung untuk mengamati pejabat publik serta menganalisis kebijakan dan program pemerintah.
Selain nama-nama tersebut, Jamiluddin menilai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi salah satu menteri yang juga patut diganti.
Bukan hanya kinerja buruknya, Jamiluddin menyebut perilaku kontroversial Satryo juga memantik perhatian publik karena diduga kerap bersikap arogan terhadap pegawai, akan menjadi beban pemerintah.
“Jadi menurut saya menteri-menteri yang potensial menjadi beban Prabowo itu juga harus dipertimbangkan untuk di-reshuffle,” jelasnya.
Jamiluddin berharap Prabowo dapat memilih menteri-menteri pengganti yang benar-benar berdasar kompetensi.
Momen 100 hari kerja pemerintahan ini menurutnya juga waktu yang tepat untuk bersih-bersih kabinet dari menteri-menteri titipan Jokowi yang tidak berkompeten.
“Karena yang titipan itu umumnya banyak yang nggak kompeten. Seharusnya di 100 hari kerja ini Pak Prabowo sudah bisa menangkap itu,” ungkap Jamiluddin.
Mengecewakan
Dalam laporan studi Celios ‘Rapor 100 Hari Prabowo-Gibran’ mayoritas responden menilai kinerja menteri di Pemerintahan Prabowo-Gibran sangat mengecewakan. Rinciannya; 7 persen menilai sangat buruk, 42 persen buruk, 42 persen cukup, dan 8 persen baik.
Tidak ada satupun responden yang memberi penilaian sangat baik terhadap kinerja Kabinet Merah Putih tersebut.
Menteri HAM Natalius Pigai adalah menteri urutan pertama yang dinilai berkinerja terburuk dan layak diganti. Dia mendapat nilai minus 113 poin. Kritik terhadap kinerja Pigai menurut hasil studi Celios tak terlepas dari kontroversi yang memicu respon negatif publik.
Selain juga kebijakan HAM yang dinilai kurang terarah dan sering kali berbenturan dengan kewenangan lembaga lain.
Sedangkan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi berbeda diposisi kedua menteri berkinerja buruk mendapat nilai minus 61 poin.
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika di era pemerintahan Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin itu dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran dianggap tidak terlihat bekerja dan memiliki terobosan dalam pengelolaan koperasi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berada di posisi tiga mendapat nilai minus 41 poin. Responden menilai kinerja Bahli buruk dan layak diganti karena dianggap gagal memberikan arah yang jelas untuk transisi energi, yang justru berpotensi memperburuk krisis lingkungan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendapat nilai minus 36 poin. Dia berada di urutan keempat menteri berkinerja buruk dan layak diganti.
Mayoritas responden dalam studi Celios mengkritik kinerja Raja Juli karena dinilai gagal menjawab persoalan deforestasi dan kerusakan ekosistem.
Kemudian pada posisi kelima, Menteri Desa Yandri Susanto mendapat nilai minus 28 poin. Penilaian buruk responden terhadap kinerja Yandri menurut studi Celios tak lepas dari kontroversi kebijakan desa yang memicu kritik tajam, ditambah adanya dugaan konflik kepentingan yang mencuat sejak awal masa jabatannya.
