Law-Investigasi, Bak gayung bersambut, tak lama setelah bergabungnya Demokrat dengan Koalisi Indonesia Maju, partai tersebut dikabarkan ditawari tiga tawaran kursi menteri sekaligus. Tawaran-tawaran ini disebut bakal direalisasikan kala reshuffle kabinet mendatang.
Menurut sumber, salah satu tawaran itu datang dari Partai Golkar, yang menjanjikan hendak meyakinkan Presiden Joko Widodo agar memberikan kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) kepada Partai Demokrat. Timbal baliknya, partai berlambang bintang Mercy ini diminta mendukung dan meyakinkan beberapa pihak agar Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
“Bersedia kalau untuk di-reshuffle oleh Pak Jokowi, tapi (posisi Menteri Golkar) itu dikasih ke AHY, tapi (Golkar) minta ke Demokrat dukung Airlangga jadi cawapres. Jadi dia (Airlangga) akan ngomong ke Pak Jokowi, gitu. Kalau Menpora itu ditukar ke AHY,” ucapnya.
Mengkonfirmasi hal tersebut, Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, meski tak membantahnya, menyatakan tak pernah mengetahui tawaran tersebut. Di sisi lain, ia tak yakin dan tak percaya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan memberikan penawaran semacam itu.
Presiden Jokowi didampingi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menhan Prabowo Subianto menyaksikan defile pasukan dalam Parade Senja, Senin (09/10/2023).
“Saya tidak yakin Pak Airlangga berani-berani nawarin karena Itu kewenangan Presiden. Jadi tidak ada siapa pun yang bisa ngatur-ngatur, apalagi di-bargain-bargain gitu, kan. Nanti Pak Jokowinya marah lagi,” jelas Ahmad Doli kepada reporter LINews melalui sambungan telepon.
“Saya tidak yakin Pak Airlangga berani-berani nawarin karena Itu kewenangan Presiden. Jadi tidak ada siapa pun yang bisa ngatur-ngatur, apalagi di-bargain-bargain gitu, kan. Nanti Pak Jokowinya marah lagi.”
Sedangkan terkait reshuffle dan adanya kemungkinan posisi Menpora tergantikan, Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan partainya tak memusingkannya dan menyerahkannya sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.
“Jabatan itu adalah titipan. Jadi tidak usah terlalu ngoyo. Yang penting bekerja sebaik mungkin. Selebihnya kita serahkan ke Tuhan Yang Maha Esa. Tak perlu kita ribut interferensi ataupun membahas, kita serahkan kepada Presiden untuk memutuskan yang terbaik,” terang Dave.
Kabar dua tawaran kursi menteri lainnya juga diduga muncul seusai pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor pada Senin (2/10/2023) sore. Jabatan yang ditawarkan adalah Menteri Pertanian, yang sebelumnya diduduki oleh Syahrul Yasin Limpo, serta kursi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang kini tengah diemban oleh Siti Nurbaya Bakar. Keduanya merupakan kader Partai NasDem.
Sumber yang mengetahui isi pembicaraan tersebut mengatakan tawaran kursi menteri tersebut sebenarnya merupakan hantaran untuk menuju pembicaraan tentang Gibran Rakabuming Raka dan Pilpres 2024.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin tak membantah tegas adanya tawaran kursi Menteri Pertanian maupun Menteri LHK dalam pertemuan tersebut. Namun, yang pasti, ia mengatakan memang ada pembicaraan seputar politik di antara dua tokoh penting tersebut.
“Itu yang sampai sekarang kami belum tahu (tawaran menteri). Tapi pembicaraan tentang masalah kritik buat negara iya, itu pasti. Pertemuan dua tokoh politisi yang begitu kawakan, unggul begitu, pastilah bicara tentang masalah politik,” kata Ali Ngabalin.
Di sisi lain, politikus senior Partai Demokrat Syarief Hasan mengaku tidak mengetahui adanya tawaran kursi menteri tersebut. Bahkan, terkait dengan isu penawaran dari Partai Golkar untuk Demokrat, Syarief mengatakan, sepengetahuannya, tak ada obrolan di kalangan internal partai.
Namun, apabila memang ada tawaran tersebut, menurut Syarief, Partai Demokrat bakal mempertimbangkannya di jajaran Majelis Tinggi.
“Iya, itu wilayahnya Majelis Tinggi (nanti yang) menentukan. Kita belum pernah bahas,” katanya.
Sedangkan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani sembari tertawa tak membantah tegas adanya isu penawaran tersebut. Namun ia mengatakan fokus yang lebih utama Partai Demokrat saat ini adalah memenuhi kursi pemilihan legislatif dan memenangkan pilpres.
“Jadi kita tidak mau berandai-andai dengan penawaran (kursi menteri) dan sebagainya. Kita fokus saat ini dengan apa yang sudah kita canangkan tentang pileg dan pilpres,” ucap Kamhar.
Kamhar menambahkan, terkait cawapres, toh sampai sekarang Demokrat tidak memiliki preferensi untuk calon tertentu. Dan tidak mengharuskan Prabowo meminang cawapres dari Partai Demokrat. Semua keputusan bakal diserahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto.
Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mewanti-wanti jika memang benar adanya dan bahkan apabila Partai Demokrat menyetujui tawaran-tawaran kursi menteri tersebut. Mereka harus bersiap bertaruh dengan berbagai risiko terkait dengan basis konstituen Partai Demokrat.
Sebab, para pemilih Partai Demokrat selama ini digolongkan sebagai pihak yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi. Dampak yang bisa terjadi, para pemilih ini sangat mungkin berhijrah ke partai lain.
“Pemilih Demokrat sangat anti dengan Jokowi. Bagaimana mungkin Demokrat bergabung dengan Jokowi di tengah pemilihnya yang marah. Saya sebut sebagai satu pertaruhan yang tidak mudah. Pada level elite, mereka selesai. Sudah tidak ada kritik-kritik. Tapi belum tentu pada level pemilih,” kata Adi.
Menteri NasDem Terancam ‘Habis’, PKB Tak Khawatir
Sekali mendayung, dua-tiga pulau terlampaui, dugaan tawaran-tawaran menggiurkan kursi menteri untuk Partai Demokrat. Ini disinyalir sebagai upaya untuk membabat posisi Partai NasDem di dalam kabinet.
Setelah eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate harus tergantikan karena terjerat kasus korupsi, disusul eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, kini tersisa satu menteri Partai NasDem di kabinet. Itu pun terancam tergantikan kala reshuffle nantinya.
Menanggapi hal tersebut, Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni telah pasrah pada keadaan. “Tidak apa-apa kalau memang mau dihabisin,” kata Sahroni melalui pesan singkat kepada reporter LINews. “Tetap dukung Jokowi sampai habis masa jabatan beliau pada 2024,” lanjutnya.
Senada, menyangkut posisi Menteri LHK, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali tak mencemaskan apabila posisi tersebut ikut digantikan kala reshuffle. “Biasa saja (tak khawatir). Kenapa khawatir? Itu kewenangan Presiden, menjalankan jabatan,” tuturnya.
Ketua DPP Partai NasDem Charles Meikyansah turut menegaskan posisi Partai NasDem akan selalu senantiasa mendukung Presiden Jokowi apa pun keputusan yang diambil. “NasDem selalu memberikan dukungan penuh kepada Presiden Jokowi. Sudah sangat prinsipiil dan sudah sangat benderang. Kayak jam 12 siang. Nggak ada yang abu-abu di sini,” katanya.
Mendengar kabar surutnya posisi menteri-menteri Partai NasDem sebagai kawan koalisinya dalam Koalisi Perubahan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak merasa khawatir sedikit pun para menterinya bakal turut terimbas reshuffle kabinet. Waketum PKB Jazilul Fawaid meyakini selama ini menteri-menteri PKB telah bekerja sebaik-baiknya.
