Nazali Lempo Layak Jadi Jaksa Agung di Pemerintahan Baru

Nazali Lempo Layak Jadi Jaksa Agung di Pemerintahan Baru

Jakarta, LINews – Nazali Lempo dinilai layak menduduki kursi Jaksa Agung di pemerintahan selanjutnya. Ia dianggap sosok yang tepat karena bebas dari pengaruh partai politik.

“Putusan itu mengokohkan independensi Kejaksaan Agung, bebas dari kepentingan politik. MK telah mempertebal tiang-tiang supremasi hukum. ST Burhanuddin adalah bukti otentik saat ini, seorang Jaksa Agung non parpol dengan kinerja memuaskan. Di bawah kepemimpinan beliau, Kejagung berhasil membongkar kebobrokan pertambangan timah sebesar 271 triliun,” ujar Roy Marjuk yang saat ini dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal Gibran Center dalam keterangannya, Kamis (14/6/2024).

Menurut Roy, Jaksa Agung perlu dijabat oleh tokoh yang sudah teruji. Baik integritasnya maupun loyalitasnya pada hukum.

“Jaksa Agung perlu dijabat oleh tokoh yang teruji baik komitmennya, integritasnya, ketegasannya dan loyalitasnya pada supremasi hukum. Sangatlah pas, bila kemudian Jaksa Agung dijabat oleh profesional hukum berlatar belakang militer. Bagaimanapun pasca orde baru, saat ini institusi yang paling dicintai masyarakat adalah TNI. TNI kuat bersama rakyat, rakyat nyaman bersama TNI,” tambah Roy.

Roy mengatakan ada sosok berlatar belakang militer yang layak menjadi Jaksa Agung. Roy menyebut nama Nazali Lempo.

Diketahui, Nazali Lempo adalah peraih Bintang Jalasena Nararya. Ia pernah mengemban posisi sangat vital penegakan hukum dalam institusi militer. Selain mantan Danpuspom, ia juga pernah dipercaya sebagai Oditur Jenderal TNI.

Pakar hukum Universitas Indonesia Harman Setiawan sepakat bila sosok yang menjadi Jaksa Agung berasal dari militer, maka mustahil ada pihak yang bisa mengintimidasi Kejaksaan Agung.

“Selain timah masih banyak perkara-perkara besar lain yang menunggu untuk dituntaskan. Bila tokoh berintegritas berasal dari militer yang menjadi Jaksa Agung, mustahil rasanya bila ada pihak yang bisa mengintimidasi institusi Kejaksaan Agung. Tidak ada lagi pihak yang berani menghalangi penegakan hukum. Namun bila benar dari militer, jangan juga menutup tranparansi hukum,” tandasnya.

(Ferdy)

Tinggalkan Balasan