KBB, LINews – Nilai proyek dinas yang digarap anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mencapai Rp75 miliar. Ribuan paket proyek dinas itu dikuasai oleh anggota dewan lewat pokok pikiran (pokir).
Fakta itu berdasarkan data di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) KBB.
Paket pengadaan barang dan jasa usulan atau pokir DPRD ini hampir tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Tiap paket Pokir DPRD memiliki nominal bervariasi. Namun jika diakumulasikan jumlah total 1.200 Pokir dan menelan anggaran sekitar Rp75 miliar.
“Untuk jumlah usulan paket Pokir yang terdata di kita ada sekitar 1.200 paket dengan besaran anggaran sekitar Rp75 miliar,” kata Kepala Bapelitbangda KBB Rini Sartika saat dihubungi LINews, Jum’at (31/3/2023).
Dia tidak memegang data pasti karena tersebar di tiap dinas. Pokir usulan dewan yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif di dalam rapat badan anggaran (banggar). Seluruh usulan tersebut telah diinput dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
“Usulan Pokir ini diinput masing-masing di dalam sistem dan ditetapkan dalam sidang pengesahan APBD. Jadi pokir yang diusulkan tahun untuk dieksekusi tahun depan,” ujar Rini Sartika.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, nilai Pokir DPRD senilai Rp75 miliar itu cukup menyedot APBD KBB. Mengingat jika melihat APBD KBB yang totalnya mencapai sekitar Rp3,1 triliun dan masih banyaknya persoalan pembenahan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang perlu diperhatikan.
Seperti diketahui pengusaha lokal di KBB mengeluhkan sulitnya memperoleh pekerjaan di lingkup Pemda KBB sejak dua tahun terakhir. Pasalnya banyak pekerjaan di Dinas yang merupakan pokir dewan dan pelaksananya sudah ditentukan.
“Habis semua oleh program Pokir DPRD dan juga diduga sudah disiapkan pengusahanya,” kata Adang (40), pengusaha lokal Bandung Barat, Rabu (29/3/2023).
