Palas, LINews – Terkait Pemecatan Tenaga Honorer yang sudah mengadi Puluhan Tahun di DPMPTSP Donna Siregar, SH Sebagai praktisi hukum, merasa perlu untuk menyampaikan keprihatinan yang mendalam terkait tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Padang Lawas terhadap tenaga honorer di bawah jajarannya.
Tindakan yang mencakup pemecatan sepihak dan perlakuan tidak adil terhadap tenaga honorer ini jelas melanggar hak-hak mereka. Perilaku semena-mena yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap tenaga kerja harus segera dihentikan.
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan pihak terkait harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kadis DPMPTSP dan kebijakan yang diterapkan, serta memberikan sanksi tegas terhadap tindakan yang merugikan tenaga honorer yang sudah mengabdi untuk Padang Lawas. Kami menuntut agar hak-hak tenaga honorer dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kami mendesak agar kasus ini segera mendapat perhatian serius dan tindakan yang tepat dari pihak yang berwenang untuk memastikan keadilan bagi tenaga honorer di Padang Lawas, pungkasnya.
Terpisah, Ketua DPP Kongres Pemuda Indonesia Ramadani Rahman meminta BPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengaudit Dinas Perizinan Kab. Padang Lawas, karena dinilai kinerja DPMPTSP tidak dapat dibanggakan dan tidak dapat memberikan dampak positif bagi masyakarat sehingga Layak untuk dicopot.
“Bila tidak bisa memajukan sektor Perizinan dan mendongkrak PAD Padang Lawas, apalagi Padang Lawas memiliki banyak Perusahaan-perusahaan pabrik besar tapi tidak dapat mendongkrak PAD yang lebih besar dan tidak dapat memberikan manfaat kepada masyarakat kabupaten Padang lawas saran saya Nuruddin dipecat saja dari jabatannya”. Tutupnya.
(Red)
