Jakarta, LINews – Presiden Prabowo Subianto terus merealisasikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi sejak masa kampanye hingga awal pemerintahannya. Dalam berbagai pidato, Prabowo menekankan pentingnya integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dosen Komunikasi UIN Bandung Ridwan Sutandi menilai konsistensi Prabowo dalam menyampaikan pesan anti-korupsi sangat berpengaruh dalam membangun legitimasi kebijakan.
“Secara komunikasi politik, konsistensi ini membentuk ekspektasi publik dan memperkuat citra kepemimpinan yang tegas terhadap korupsi,” ujar Ridwan, Minggu (2/3).
Langkah awal pemerintahan Prabowo dalam menindak tegas kasus korupsi berprofil tinggi menjadi sinyal kuat bagi publik dan elite politik bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik koruptif.
Pendekatan tegas ini mulai membuahkan hasil. Data Kementerian PAN-RB mencatat penurunan 15% pada indikator potensi korupsi dalam birokrasi selama tiga bulan pertama kepemimpinan Prabowo.
Prabowo juga menerapkan pendekatan transparansi dalam kebijakan anti-korupsi. Setiap kebijakan disampaikan secara jelas melalui pidato resmi, konferensi pers, dan media sosial. Dalam Konferensi Pers Kebijakan Anti-Korupsi Januari 2025, ia memaparkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi 2025-2029, yang mencakup digitalisasi layanan publik, penguatan sistem pengawasan internal, dan reformasi birokrasi.
Selain itu, Prabowo menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk mempublikasikan laporan anggaran secara berkala. Transparansi ini berdampak positif, terbukti dengan naiknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sebanyak dua poin dalam survei awal 2025 oleh Transparency International Indonesia.
Komitmen anti-korupsi Prabowo juga terlihat dalam penguatan hubungan dengan lembaga hukum. Dalam kasus dugaan megakorupsi Rp271 triliun yang menyeret Harvey Moeis, Prabowo memastikan Kejaksaan Agung dapat bekerja tanpa intervensi politik.
Pemerintahan juga memperkuat KPK dengan menambah anggaran operasional sebesar 20 persen dalam APBN 2025, mendukung revisi UU KPK untuk mengembalikan kewenangan penyadapan tanpa izin pengadilan, dampaknya, Kejaksaan Agung mencatat peningkatan 30 persen dalam penanganan kasus korupsi selama tiga bulan pertama kepemimpinan Prabowo dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, KPK melaporkan kenaikan 40 persen dalam operasi tangkap tangan pada periode November 2024-Januari 2025.
Secara strategis, Prabowo membangun citra sebagai pemimpin bersih dengan menerapkan pakta integritas bagi anggota kabinet dan kepala lembaga. Setiap pejabat harus menandatangani komitmen untuk tidak terlibat korupsi, dengan evaluasi kinerja triwulanan yang memasukkan indikator integritas dan transparansi.
Hasil survei LSI Januari 2025 menunjukkan 68 persen responden percaya pada keseriusan Prabowo dalam memberantas korupsi, naik dari 52 persen pada Oktober 2024.
“Penangkapan beberapa tokoh besar, termasuk dua mantan menteri dan seorang gubernur, semakin memperkuat persepsi publik tentang ketegasan pemerintahan saat ini,” tutup Ridwan.
(Don)
