Jakarta, LINews – Banyak pihak yang menuding bahwa pembangunan IKN Nusantara mangkrak belakangan ini.
Pemerintah jawab dengan mulai tahap II pembangunan KIPP ibu kota negara alias IKN Kaltim.
Ya, narasi bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) mangkrak kini terbantahkan.
Otorita IKN resmi memulai Tahap II pembangunan dengan menggelar Pre-Construction Meeting (PCM) Kamis (19/6/2025), di Kantor Kemenko 3, di Plaza Seremoni.
Langkah ini menandai dimulainya kontrak pekerjaan fisik baru di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kota masa depan Indonesia yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan.
PCM menjadi forum kritis untuk menyepakati metodologi kerja, pengelolaan lalu lintas proyek, dan koordinasi lintas pihak, dengan tujuan memitigasi masalah di lapangan dan memastikan kelancaran pembangunan.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, menekankan pentingnya sinergi antar-pihak dalam menghadapi skala proyek yang lebih besar.
“Kami akan memulai pekerjaan fase kedua pembangunan IKN. Akhir bulan ini, pelelangan untuk pembangunan yang jauh lebih besar akan diumumkan. Saya membayangkan pasti sangat padat. Kita harus bekerja sebagai satu tim, berkolaborasi, dan bersinergi,” ujar Basuki.
Tahap II, yang mencakup tender proyek baru senilai Rp 3,4 triliun untuk pembangunan jalan dan infrastruktur di zona KIPP 1A, 1B, dan 1C, menitikberatkan pada penguatan infrastruktur inti, seperti gedung legislatif, yudikatif, dan fasilitas publik.
Dengan anggaran total Rp 13,5 triliun untuk 2025, termasuk Rp 5,4 triliun dari Otorita IKN dan tambahan Rp 8,1 triliun untuk kawasan legislatif dan yudikatif, pembangunan IKN menunjukkan akselerasi signifikan.
Standar Tinggi: Kualitas, Keberlanjutan, dan Estetika Basuki menegaskan, IKN harus memenuhi standar global dalam kualitas, keberlanjutan lingkungan, dan estetika.
Fokus utama meliputi perlindungan kawasan riparian (sempadan sungai) menjadi prioritas untuk mencegah risiko banjir, terutama karena proyek dimulai pada musim hujan dengan tenggat waktu hingga Desember 2025.
Dengan jendela pelaksanaan hanya enam bulan, pengelolaan waktu kerja yang ketat menjadi kunci keberhasilan.
Otorita IKN menargetkan status kota rendah emisi, didukung oleh PLTS 50 MW dan rencana pengelolaan sampah cerdas melalui smart bin dan fasilitas 3R (reduce, reuse, recycle).
“Pembangunan IKN bukan sekadar fisik, tetapi juga tentang menciptakan kota yang layak huni, humanis, dan liveable. Kami berkomitmen menjaga keberlanjutan dan estetika,” kata Basuki.
Pengelolaan lalu lintas proyek juga menjadi sorotan utama untuk mencegah kerusakan infrastruktur yang telah dibangun.
Basuki menegaskan kedisiplinan dalam operasional batching plant, termasuk kebersihan truk dan kepatuhan terhadap aturan over dimension over loading (ODOL) di jalan nasional.
“Truk harus bersih, tidak boleh kocar-kacir. Khususnya dari batching plant, kalau masih brutal, saya akan tutup. Pengangkutan material tidak boleh ODOL, disposal harus ditutup terpal, dan sisa material dibersihkan,” tegas Basuki.
Larangan ODOL ini bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga mencerminkan komitmen Otorita IKN terhadap tata kelola yang ramah lingkungan dan aman.
Pelanggaran, seperti truk yang tidak mematuhi aturan, berisiko mengganggu estetika dan infrastruktur KIPP.
Nol Toleransi Korupsi Basuki juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pembangunan IKN.
Dengan dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Otorita IKN berkomitmen mencegah praktik tidak etis, seperti mark-up progres, suap, atau benturan kepentingan.
“Kita mulai Tahap II dengan semangat baru dan disiplin lebih baik.
Jangan ada praktik tidak suap, atau suap-menyuap. Mari kita jaga integritas pembangunan IKN,” pungkas Basuki.
(Rey)
