Cilacap, LINews – Pemerintah Kabupaten Cilacap mengadakan percepatan pendataan data kemiskinan yang dilakukan oleh operator desa dan pendamping PKH pada 37 desa prioritas di Kabupaten Cilacap. Pendamping PKH sendiri merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kegiatan dimulai hari ini, Selasa (14/02/2023) hingga tiga hari kedepan bertempat di Aula Diklat Praja. Pj. Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar, Sekretaris Daerah Awaluddin Muuri beserta para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap hadir untuk meninjau kegiatan tersebut.
Disampaikan Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dr Pramesti Griana Dewi, kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindaklanjut intruksi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menghadiri Rapat Kerja Daerah Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jateng 2023, agar 17 kota/kabupaten dengan kemiskinan ekstrem merampungkan proses verifikasi dan validasi (verval) dalam seminggu kedepan.
“Dari 17 kota/kabupaten di Jawa Tengah, Cilacap mendapat nilai sangat rendah dalam proses input verval, kurang dari 25 persen. Disini kita bisa mengetahui kekurangannya dimana dan bagaimana cara menyelesaikannya. Kami ingin khusus untuk 37 desa ekstrem ini supaya ada intervensi yang lebih optimal dalam pemulihan dan penanganan,” ungkap dr Pramesti.
Selain memberikan semangat, Pj. Bupati juga berpesan agar para operator melakukan proses input data dengan cermat. Targetnya, semua data dapat diinput sampai dengan selesai. Selama proses penginputan data verval, para operator juga akan didampingi oleh tim dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
“Tak hanya harus cepat, tapi para operator tidak boleh memasukan data dengan ngawur ya karena ini akan menggambarkan data yang sesungguhnya untuk individu beresiko stunting. Kunci dari data-data bermuara dari desa. Jangan keliru karena ini akan di intervensi oleh Pemkab dan Pemprov siapa yang nanti akan menerima bantuan,” pesan Pj. Bupati.
(Al S)
