JAKARTA, LINews – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan selalu mengalami tekor anggaran untuk perbaikan jalan nasional.
Direktur Jendral Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian, mengungkapkan penyebab utama perbaikan jalan nasional harus selalu dilakukan dan memakan anggaran yang besar karena sering dilewati kendaraan bermuatan berat, terutama truk pengangkut batu bara.
Salah satu contohnya seperti jalan nasional yang ada di Jambi, yang rusak akibat aktivitas pertambangan batu bara. Setidaknya membutuhkan biaya Rp1,2 triliun untuk memperbaiki jalan yang rusak di provinsi tersebut sepanjang 200 Km.
“Ini memang menjadi buah simalakama untuk kita, secara sistem (negara) mendapatkan Rp600 miliar, kita harus spending Rp1,2 triliun, ini rugi bandar istilahnya,” ujar Hedy, dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Selasa (24/1/2023).
Dia mengungkapkan, anggaran sebesar Rp1,2 triliun tak mencukupi karena selalu ada kerusakan jalan jika tidak ada pengaturan tentang pembatasan truk batu bara yang melintas jalan nasional di wilayah Jambi.
Hal itu, menyebabkan jakan yang dipeebaiki tidak beetahan lama, sehingga pemerintah bakal terus menambah anggaran untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat perlintasan batu bara, apabila tidak ada regulasi yang tegas.
“Kami ingin sebetulnya memang, jalan itu ada cara penggunaannya, kalau cara penggunaan tidak benar, pasti akan cepat rusak, jadi saya kira kalau jalan digunakan batu bara, yang menurut aturan, mestinya batu bara itu menggunakan jalan tambang, atau jalan khusus,” ujar Hedy.
Dia menjelaskan, jika truk-truk yang punya kapasitas besat, apabila hendak menggunakan jalan nasional harus mengantongi izin terlebih dahulu, sehingga tidak bisa truk-truk batu bara bebas melintas di jalan nasional.
“Jadi kalau ini pengaturan pengguna jalan tidak diperbaiki, maka menggunakan uang disitu (memperbaiki jalan truk batu bara) akan tidak efektif, bakal rusak lagi rusak lagi,” ungkap Hedy.
Hedy mengatakan, preservasi jalan bukan hanya masalah anggaran, karena jika tidak ada perubahan dari aturan pengguna jalan nasional yang dilintasi truk batu bara, maka terus-terusan bakal tekor.
“Katakanlah butuh Rp1,2 triliun, tapi penggunaan jalannya benar, tentu akan kita carikan uangnya, walaupun itu bertahap, misalnya lewat SBSN, atau apapun, tapi memang mau kita carikan bagaimana kalau pengunaannya seperti ini, ini kami jadi susah mengusulkan juga,” tutur Hedy.
