Jakarta, LINews – Presiden RI Prabowo Subianto mengambil alih polemik empat pulau yang diperebutkan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Keputusan itu dinilai sebagai langkah tepat untuk mencegah adanya ketegangan.
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil yakin Prabowo tak memiliki kepentingan terkait mengambil alih isu polemik empat pulau itu.
“Tapi, semata-mata akan tidak terjadi ketegangan-ketegangan yang akibat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah,” kata Nasir di komplek parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Juni 2025.
Nasir menambahkan langkah itu diambil Prabowo sebagai bentuk koreksi atas keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia bilang sikap Prabowo itu sebagai koreksi dari kepala negara.
“Pengambilan ini juga dalam pandangan kami sebagai bentuk koreksi terhadap keputusan Mendagri tersebut. Jadi, koreksi Presiden sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan terhadap menterinya yang barangkali dalam keputusan itu belum sempurna,” tuturnya.
Sebelumnya, Sikap Prabowo yang mengambilalih polemik empat pulau disampaikan orang dekatnya yang juga Ketua Harian DP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dasco bilang sudah berkomunikasi dengan Prabowo terkait polemik pemindahan kepemilikan pulau Aceh ke Sumut.
Dasco menuturkan, dari hasil komunikasi itu, Prabowo memutuskan akan mengambil alih penuh persoalan tersebut. Kata dia, Prabowo akan segera memutuskan langkah terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut.
“Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara,” kata Dasco dalam keterangannya Sabtu, 14 Juni 2025.
Selain itu, Wakil Ketua DPR RI itu menyatakan Prabowo menargetkan keputusan terkait pemindahan kepemilikan empat pulau itu rampung pekan depan. “Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” katanya.
(Joy)
