Jakarta, LINews – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif baru pada Rabu (2/4/2025), yang mencakup tarif dasar sebesar 10% untuk hampir semua barang impor ke AS.
Selain itu, Trump juga memberlakukan ‘Tarif Timbal Balik’ terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia, dengan besaran 32%.
Menanggapi kebijakan tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan tiga langkah strategis untuk menghadapi dinamika perdagangan global dan menjaga ketahanan serta optimisme ekonomi Indonesia.
Memperluas Mitra Dagang
Salah satu kebijakan utama yang diambil Presiden Prabowo adalah memperluas jaringan mitra dagang Indonesia.
Dalam minggu pertama setelah dilantik, ia mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), kelompok ekonomi yang mencakup 40% perdagangan global.
Langkah ini bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional dan meningkatkan peluang ekspor.
Selain itu, Indonesia telah menandatangani berbagai perjanjian dagang multilateral seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang mencakup 27% perdagangan global, serta mengajukan aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64% perdagangan global.
Indonesia juga terlibat dalam perjanjian dagang lainnya seperti CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.
Di tingkat bilateral, Indonesia memiliki perjanjian dagang dengan berbagai negara, termasuk Korea Selatan, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, dan Chile.
Semua langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan memperkokoh posisi Indonesia di pasar global.
Mempercepat Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA)
Selama ini, sumber daya alam Indonesia sering diekspor dalam bentuk bahan mentah, sehingga nilai tambahnya tidak maksimal.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo memprioritaskan kebijakan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekspor.
Sebagai contoh, ekspor nikel dan turunannya meningkat dari hanya US$ 3,7 miliar pada tahun 2014 menjadi US$ 34,3 miliar pada tahun 2022 berkat kebijakan hilirisasi.
Untuk mempercepat hilirisasi, pada 24 Februari 2025, Presiden Prabowo meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang bertugas mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor strategis seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan.
Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada investasi asing, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.
Memperkuat Konsumsi Dalam Negeri
Untuk menjaga daya beli masyarakat, Presiden Prabowo meluncurkan berbagai program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat.
Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025.
Selain itu, pemerintah berencana mendirikan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan lapangan kerja baru, dan mendorong perputaran uang di daerah.
Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan konsumsi dalam negeri tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat perekonomian domestik.
Dengan konsumsi rumah tangga yang mencakup 54% dari PDB Indonesia, peningkatan daya beli masyarakat melalui program-program ini diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Optimisme di Tengah Ketidakpastian Global
Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Noudhy Valdryno menyatakan bahwa strategi ini mencerminkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
“Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” ujar Noudhy dalam keterangan pers, Kamis (3/4).
Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, Indonesia diharapkan dapat mempertahankan stabilitas ekonomi dan terus berkembang sebagai kekuatan utama di kawasan Asia Tenggara dan global.
(Dond)