Law-Investigasi, Fachrul Razi adalah tokoh militer Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia pada tahun 1999 hingga 2000. Pada saat aktif di militer, ia pernah menjadi komandan Kontingen Garuda IX/2 yang ditugaskan ke Iran-Irak di bawah misi UNIIMOG. Periode 1996-1997, ia menjadi Gubernur Akademi Militer, dan tahun 1999 diangkat menjadi Wakil Panglima TNI mendampingi Widodo Adi Sutjipto.
Fachrul sendiri merupakan putra daerah Maninjau, Sumatera Barat yang ikut orang tuanya merantau sejak saat kecil. Fachrul lahir di Kutaradja, Aceh pada tahun 26 Juli 1947. Sosoknya menjadi menteri tertua yang baru dilantik di kabinet sepanjang sejarah Indonesia.
Sejak masih belia, Fachrul dikenal sebagai pribadi yang rajin beribadah dan terlibat dalam kegiatan organisasi keislaman. Ia bahkan menjadi salah satu taruna pemandu masjid saat masih menempuh pendidikan militer.
Sosoknya juga merupakan anggota Majelis Amanah Pengurus Besar Ormas Mathla`ul Anwar (PBMA). Fahrul kemudian didaulat untuk masuk dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019 – 2024 sebagai Menteri Agama.
Ia menyatakan hal yang tidak kalah penting adalah peran sang istri yang selalu mendampingi dan menyiapkan makanan yang sehat dan sesuai dengan takaran.
“Ya peran ibu ini juga jadi kunci ya, selain itu ya saya juga olahraga tiap hari kalau cuaca cerah kita jalan santai tapi kalau hujan kita didalam rumah pake trademill,” kata Fachrul kepada Law-Investigasi.
Seperti diketahui bila, Fachrul ini merupakan teman seangkatan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) ketika di militer. Ia bercerita bahwa selama ini, ia sudah bersahabat sangat lama dengan Menko Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan. Persahabatan yang ia rajut tak melihat latar belakang keagamaan berbeda yang dimiliki oleh keduanya.
Persahabatan dengan Luhut Hingga Mendukung Jokowi Dua Periode
Persahabatan antara Fachrul dengan Luhut memang mempunyai sejarah panjang sejak keduanya masih aktif di militer.
Hingga pada saat Jokowi maju dua kali dalam Pilpres, Fachrul dan Luhut yang membentuk Bravo 5 punya andil dalam memenangkan Jokowi di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.
“Pa Luhut itu penganut Kristen yang baik. Saya, penganut Islam yang baik, dan kami bersahabat dengan sangat baik. Semacam ini seharusnya kerukunan umat berjalan,” bebernya.
Fachrul yang juga pernah menjadi ketua Bravo 5 tersebut bercerita ihwal latar belakang terbentuknya tim relawan purnawirawan TNI pendukung Jokowi tersebut. Salah satunya, kala itu untuk menepis persepsi bahwa seluruh purnawirawan TNI mendukung calon presiden Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden.
Kemudian, tim yang sempat dibekukan setelah Jokowi terpilih menjadi presiden ini, diaktifkan kembali dengan misi yang sama, yakni untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin di pemilihan presiden 2019.
“Bravo 5 ini menunjukkan bahwa keluarga TNI, purnawirawan TNI yang mendukung Pak Jokowi dua periode,” ucapnya.
Hingga pada akhirnya ketika tahun 2020 silam, Bravo 5 dideklarasikan menjadi ormas. Ormas Pejuang Bravo Lima (PBL) ini diketuai oleh Fachrul Razi dengan Ketua Pembina Luhut Binsar Panjaitan.
Namun, menjelang pilpres 2024 tepatnya pada tahun 2023 Fachrul memutuskan mundur dari Ketua Ormas Bravo Lima. Iapun menjelaskan alasan pengunduran dirinya dari Bravo Lima. Salah satunya, ingin fokus pada hal-hal yang bernilai ibadah.
“Saya mundur dari jabatan Ketua Umum dan Keanggotaan Bravo Lima agar lebih cukup waktu untuk keluarga, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya, yang lebih bernilai ibadah,” bebernya.
Ketika Pilpres 2024, Bravo Lima memutuskan untuk mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sedangkan Fachrul Razi memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Dicopot Sebagai Menag karena Tolak Bubarkan FPI
Fachrul ditunjuk menjadi Menteri Agama pada tahun 2019 hingga 2020 ketika masa pemerintahan Jokowi yang memasuki periode kedua. Ketika menjadi Menteri Agama, Fachrul beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang dinilai kontroversi seperti mengusulkan melarang penggunaan cadar hingga celana cingkrang di instansi pemerintah.
Selain itu, pernyataan Fachrul soal penyebab masuknya radikalisme ke masjid melalui orang-orang good looking hingga menuai polemik. Namun hal tersebut segera diklarifikasi oleh Fachrul ketika menjadi Menag kala itu.
Pasalnya, kala itu memang ormas FPI pimpinan Habib Rizieq Shihab (HRS) itu tengah berada dalam sorotan yang kala itu dituding sebagai organisasi intoleran dan radikal. Kala itu, Fachrul menolak untuk membubarkan FPI karena bila seandainya dalam ormas tersebut ada unsur radikal lebih baik dibina saja jangan dibubarkan.
“Istri saya bilang, kalau papa tetap bertahan tidak membubarkan FPI, tapi hanya membelanya atau membinanya, papa pasti 100 persen di-reshuffle. Tapi menurut saya, kata istri saya itu pilihan terbaik. Kalau nggak, papa malu sama umat Islam, malu sama orang Aceh. Orang sebuah organisasi Islam besar, dibina saja cukup, kenapa mesti dibubarkan,” imbuhnya.
Menurutnya, FPI masih dibina, bahkan dirinya tidak pernah bergaul tidak mengikuti kajian FPI dan bertemu Habib Rizieq Shihab. Sehingga pemerintah akan lebih mudah untuk melakukan pengawasan pada ormas tersebut.
“Saya bilang, kalau seandainya ada unsur radikal, kalau dia dalam FPI lebih mudah kita ngawasi. Tapi kalau kita bubarkan itu akan lebih susah ngawasinya. Akhirnya diputuskan, seminggu kemudian saya di-reshuffle,” imbuhnya.
Mendesak untuk Melengserkan Gibran dari Wapres
Sikap kritis Fachrul terhadap pemerintahan Jokowi kian menguat. Dalam orasinya di depan Gedung DPR pada 18 Maret 2024, ia mendesak Presiden Jokowi mundur, mencontoh langkah Presiden Soeharto pada 1998. Ia menilai Pemilu 2024 penuh kecurangan dan menyebut Jokowi bertindak sewenang-wenang terhadap kedaulatan rakyat.
Tak hanya itu, Fachrul Razi juga ikut menandatangani pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dokumen itu diketahui ditandatangani oleh 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel purnawirawan TNI.
Ada delapan poin utama dalam pernyataan sikap tersebut. Di antaranya, mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh MPR, dengan alasan putusan MK soal syarat usia capres-cawapres dinilai melanggar hukum.
Selain itu, Fachrul menyampaikan pandangan kritis terhadap sikap Presiden RI Prabowo Subianto yang kerap memuji Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Mantan Menteri Agama era Jokowi tersebut seharusnya Prabowo tidak perlu lagi terus menunjukkan sikap hormat berlebihan kepada Jokowi.
“Jadi mestinya Pak Prabowo gak usah berhutang budi ke beliau (Jokowi). Beliaulah (Jokowi) yang punya utang budi ke bapak,” tuturnya.
Ia menilai, campur tangan Jokowi dalam Pilpres 2024 bukan semata karena dukungan tulus kepada Prabowo, melainkan demi kepentingan pribadi yakni mengamankan posisi anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Wakil Presiden RI.
“Kenapa Pak Prabowo kok merasa utang budi dengan pak Jokowi? Apa bukan sebaliknya pak? Beliau membantu bapak cawe-cawe untuk menang bukan karena dia sayang bapak pak, bukan, tapi karena dia mau bikin anaknya untuk jadi wakil presiden,” ujarnya.
Jenderal TNI (Purn) bintang empat itu menekankan bahwa sebagai Presiden yang baru terpilih, Prabowo harus menunjukkan ketegasan dan kemandiriannya. Ia meminta Prabowo untuk tidak terus menerus menunjukkan penghormatan secara berlebihan kepada Jokowi.
“Presiden saat itu yang bersifat nyata-nyata cawe-cawe dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat,” tutupnya.
(Rey)
