Jakarta, LINews – Dedi Mulyadi resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat dalam Pilkada 2024. Pelantikan ini dilaksanakan dalam acara pelantikan Kepala Daerah serentak yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Dedi Mulyadi memiliki rekam jejak yang cukup panjang dalam dunia politik. Ia sebelumnya menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode, yakni dari 2008 hingga 2018.
Setelah itu, Dedi Mulyadi beralih menjadi anggota DPR RI untuk periode 2019-2023, mewakili daerah pemilihan Jawa Barat VII, serta aktif di Komisi VI DPR.
Terkait kekayaan pribadinya, berapa banyak harta yang dimiliki Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat?
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 20 Agustus 2024, total kekayaan Dedi Mulyadi tercatat mencapai sekitar Rp12.851.243.199.
Profil Singkat Dedi Mulyadi
Dedi Mulyadi lahir pada 11 April 1971 di Subang, Jawa Barat, sebagai anak bungsu dari sembilan bersaudara. Ayahnya, Sahlin Ahmad Suryana, adalah pensiunan tentara, sedangkan ibunya, Karsiti, aktif dalam kegiatan kemanusiaan melalui Palang Merah Indonesia.
Kehidupan di desa mengajarkan Dedi tentang pentingnya kebersamaan dan gotong-royong, nilai-nilai yang selalu ia pegang teguh hingga kini. Sejak kecil, Dedi sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus sawah dan menggembala domba. Meski berlatar belakang keluarga petani, ia bercita-cita tinggi dalam pendidikan.
Dedi menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Subang dan kemudian melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Purnawarman, Purwakarta, pada 1999. Saat kuliah, Dedi aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan ekstra kampus. Ia menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Purwakarta dan aktif dalam serikat pekerja. Aktivismenya ini menjadi landasan yang kuat bagi karier politiknya di kemudian hari.
Perjalanan politik Dedi Mulyadi dimulai dengan bergabungnya ia ke partai Golkar. Pada Pemilu 1999, ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta. Di lembaga ini, Dedi menduduki posisi sebagai Ketua Komisi E, meskipun masa kerjanya tidak selesai karena ia kemudian diangkat sebagai Wakil Bupati Purwakarta pada tahun 2003.
(Don)
