Bandung, LINews – Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Pangandaran menjadi sorotan publik. Pasalnya, anggaran untuk pengadaan 1.999 titik PJU itu mencapai Rp50 miliar. Dananya pun merupakan Bantuan Provinsi Jawa Barat (Banprov Jabar) tahun anggaran 2022.
Besarnya nilai itulah yang menjadi dasar massa menggeruduk Gedung DPRD Jabar, Tak lama berselang, massa diterima Komisi IV DPRD Jabar, sebagai pimpinan sidang Buky Wibawa, Ali Hasan, dan Cucu Sugiarti.
“Ini uang rakyat lebih baik digunakan untuk program pendidikan kesehatan, dan yang lebih urgent jika melihat situasi Pangandaran sekarang usai pandemi,” kata Kabiro Investigasi Manggala Garuda Putih (MGP), Agus Satria.
Ia menilai pengadaan PJU saat ini bukan merupakan kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap untuk mengelola dana itu.
“Usai Covid-19 harusnya diberi penguatan di kesehatan dan pendidikan. Jika pendidikan, ekonomi dan kesehatan terjamin, kesejahteraan juga terjamin,” ucapnya.
Apabila pengadaan itu terus dipaksakan tentunya akan berdampak pada anggaran seperti pemeliharaan PJU. Apalagi, beban Pemda saat ini sudah mendekati defisit.
“Dampaknya ke beban listrik. Beban listrik mau ke siapa, pemda atau masyarakat?” ujar Agus.
Menurutnya, dana Banprov itu diusulkan ke provinsi dan tentu berkaitan dengan program Bupati Pangandaran bertajuk ‘Pangandaran Caang’.
“Kalau dana Banprov itu ada yang mengusung, jadi ada pihak yang melobi pihak provinsi, nggak mungkin anggaran ujug-ujugnya disetujui,” tuturnya.
Didasari hal itu, MGP mendesak Gubernur Jabar, Ridwan Kamil melalui bagian keuangan untuk membatalkan anggaran Rp50 miliar yang peruntukannya hanya untuk PJU.
“Kami pun mengindikasi kegiatan ini terendus gratifikasi,” sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Ali Hasan mengaku tidak tahu menahu soal pengadaan PJU Kabupaten Pangandaran yang mencapai Rp50 miliar, karena tidak ikut dibicarakan.
Setelah mendengar adanya informasi itu, pihaknya berusaha mencari tahu ke Sekda Provinsi Jabar termasuk ke Pangandaran. Hasilnya, ada tiga paket pekerjaan dalam pengadaan PJU Pangandaran.
Perusahaan yang memenangkan proyek tersebut yakni Fokus Indo Lighting Rp15 miliar, Bumi Lighting Rp14 Miliar, dan untuk pembangunan tiang pondasinya masih belum didapat pemenangnya karena masih dilelangkan dengan nilai RP18 miliar.
Ali menampik pihaknya ikut terlibat dalam pengadaan PJU Kabupaten Pangandaran. Sebab, hal itu merupakan program Gubernur bukan Komisi IV DPRD Jabar.
“Itu kewenangan Gubernur, programnya bukan program Komisi IV DPRD Jabar,” ujarnya.
Kendati begitu, DPRD Jabar akan menindaklanjutinya dan pimpinan sidang Buky Wibawa, sudah mengagendakan akan melakukan investigasi ke Kabupaten Pangandaran atas adanya laporan masyarakat.
“Kami akan agendakan untuk turun ke Pangandaran soal PJU 50 Miliar yang dilaporkan masyarakat ini, kami akan cek sesuai speknya tidak,” kata politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Ali juga merasa kaget karena setelah dihitung pemasangan PJU Kabupaten Pangandaran ada 1.999 titik dengan anggaran Rp50 miliar. Apabila dihitung, anggaran satu titik PJU mencapai Rp25 juta.
“Mahal sekali, emang tiang PJU nya dibikin dari apa, kok mahal sekali jangan-jangan dari perak,” tutupnya.
Diminta untuk Dibatalkan
Pengadaan PJU Kabupaten Pangandaran itu diminta dibatalkan dengan dasar pemborosan. Apalagi, pelaksaannya Kadishub Pangandaran tertipu harga tiang dan smart PJU kemahalan.
Pemerhati Pemerintahan dari Monitoring Community, Kandar Karnawan mengungkapkan, Pemprov Jabar memberikan Banprov senilai Rp50 Miliar untuk Kabupaten Pangandaran.
Akan tetapi, anggaran tersebut dinilai pemborosan karena untuk pengadaan 1.999 titik PJU bisa dengan Rp 15 Miliar. Tentunya dengan harga smart PJU yang lebih murah dengan kualitas yang sama.
“Tiang di beberapa titik Jalan Kabupaten Pangandaran bisa dimanfaatkan sementara, jadi memanfaatkan beberapa titik lagi yang bisa dibuatkan baru. Jadi bisa menghemat biaya,” ungkap Karnawan.
“Jika mau mencari harga smart PJU masih banyak dengan harga lebih murah dan meminimalisir pemborosan anggaran yang masih bisa diserap untuk pendidikan atau pun kesehatan yang masih membutuhkan anggaran,” sambungnya.
Dari informasi yang diterima pengajuan anggaran untuk PJU di Pangandaran semula hanya Rp5 miliar. Namun, setelah ditetapkan Dishub Jabar nilanya menjadi Rp 50 M.
Pengadaan PJU tersebut masih bisa dibelanjakan dengan jumlah termurah.
“Untuk perbandingan, pengadaan lampu PJU yang dibeli pemkab Pangandaran merk fokus harganya Rp7,4 juta, sementara masih ada merk Inflite dengan harga Rp6,7 juta. TKDN ( Tingkat kandungan dalam Negeri ) merk Fokus 45 dan merk Inflite lebih tinggi 59, 78 dan Garansi Fokus hanya 5 tahun sedangkan Inflite di Extend penawaran bisa garansi 6 tahun,” katanya.
Dan harga Tihang 9 m Rp7,5 jt sangat kemahalan.
Jumlah Anggaran PJU E Catalog
Penerangan Jalan Umum (PJU) Pengadaan Lampu Smart Penerangan Jalan Umum (PJU) Banprov Jabar dari tahun anggaran 2022 dari sumber dana APBD.
Untuk pemesann dan PPK atas nama Drs. Kusnaya. Sementara Distributor/Reseller/ Pelaksana Pekerjaan/Pengiriman Barang dari PT Fokus Indo Lighting Jl. Pegangsaan Dua Km 2 No. 64 Kelapa Gadimg, Jakarta Utara 14250.
Nama produk Opera 120W SS ORWG L50 merk Fokus Indo Lighting dengan kuantitas 1999 titik, harga satuannya Rp7,465,482.
Dalam e-catalog Perkiraan Ongkos Kirim Rp189.905.000 tanggal pengiriman 20 September 2022 dengan total harga Rp15.113.403.518.
Sedangkan Rp35 Miliar digunakan untuk kontruksi dan tiang baru.
(Red)
