Jakarta, LINews – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas tengah menyusun cara membendung banjir honorer titipan dari kepala daerah dan anggota DPRD baru.
Anas mengatakan Kemenpan RB tengah menata tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN). Ia berharap 2024 ini semua honorer bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Tapi, ada masalah baru, jangan-jangan habis Pilkada (2024) naik lagi honorer ini. Betul ndak? Habis pilkada ini, pejabat baru, pejabat politik baru nambah. Maka konsistensi (penataan honorer) menjadi penting, kita kunci di rancangan peraturan pemerintah (rpp),” katanya, Rabu (2/10).
“Kita kunci di situ (RPP Manajemen ASN). Sedang kita siapkan bagaimana bupati-bupati yang baru terpilih sama pimpinan dewan yang baru terpilih, ini biasanya mengangkat honorer untuk kepentingan beliau. Kita atur ini, tapi sepanjang jabatan itu yang terbatas, apakah 2 orang-3 orang (honorer) nanti akan ada aturannya,” jelas Anas.
Di lain sisi, Anas mengkritik sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang tidak memanfaatkan kuota pengangkatan honorer menjadi PPPK. Ia menyebut padahal pemerintah sudah menyiapkan sekitar 1,7 juta formasi PPPK di 2024 ini.
Anas mencatat formasi PPPK untuk tenaga honorer itu baru terserap 1,2 juta. Ia mengatakan ada beberapa kendala, terutama di sejumlah pemda.
“Ada banyak kabupaten/kota tidak mengusulkan (PPPK) dengan berbagai keterbatasan, mulai keterbatasan anggaran maupun yang lain. Sehingga formasi yang kita siapkan tidak dimanfaatkan oleh pemda. Padahal, formasi yang kita siapkan cukup besar,” jelasnya.
Akan tetapi, Anas menegaskan Indonesia bukan `Republik Honorer`. Kemenpan RB juga menyediakan formasi untuk para fresh graduate pada seleksi CASN 2024 yang telah ditutup beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan pemerintah menyediakan lowongan fresh graduate terbanyak hingga 600 ribu formasi. Kendati, Anas mencatat hanya 249 ribu formasi yang dimanfaatkan.
“Memang kalau urusan pengadaan ASN itu tidak terlalu menarik, tapi kalau pengadaan jembatan dan jalan kadang lebih menarik,” sindir Anas.
“Sebagian lagi (pemda) tidak usul karena belanjanya sudah lebih dari maksimum 30 persen,”tutupnya.
(Donald)
