Jakarta, LINews – Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyebutkan bahwa Indonesia bakal menerima 127 hektare lahan sawit dari Malaysia. Hal tersebut, menurut Hadi, karena kesepakatan kedua negara dalam penyelesaian sengketa lahan yang terjadi di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara.
Hal itu diungkapkan Hadi dalam sambutannya pada pembukaan rapat koordinasi pengendalian Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Gedung The Tribrata, Jakarta Selatan.
“(Di Pulau) Sebatik saat ini sudah kita selesaikan antara Indonesia dengan Malaysia. OBP (outstanding boundary problem) sudah selesai,” ujar Hadi dalam sambutannya, Kamis (6/6/2024).
Dia menuturkan bahwa terdapat satu desa di Pulau Sebatik yang setengah wilayahnya masuk Malaysia dan setengah lagi masuk wilayah Indonesia. Kemudian, disepakati Malaysia akan menguasai wilayah yang dulu masuk wilayah Indonesia.
“Sedangkan kita dapat kompensasi ada satu wilayah kurang lebih 127 hektar ditanami kelapa sawit itu akan diserahkan ke Indonesia,” tambah dia.
Di sisi lain, Hadi menyebutkan, dalam kesepakatan itu, Malaysia juga meminta ganti rugi sebesar Rp 50 miliar karena akan ada relokasi perumahan.
“Namun kita mendapatkan tanah 127 hektare ini adalah satu potensi yang luar biasa. Memang pemerintah daerah di situ harusnya mendapatkan durian runtuh. Karena apa? Karena mendapatkan 127 hektare, dan ada sawitnya,” terang Hadi.
Dalam kesempatan itu, Hadi juga meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) segera menyelesaikan kompensasi dan menerbitkan izin Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada pemerintah daerah.
Lebih jauh, Hadi menyebutkan, dari izin HPL itu, diharapkan lahan sawit seluas 127 hektare itu dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus untuk membayar ganti rugi terhadap warga yang harus direlokasi.
“Nanti akan saya koordinasi dengan bupatinya, kita akan HPL-kan dan kita serahkan ke bupati untuk dikelola. Supaya bisa mendapatkan untung untuk membantu pembayaran masyarakat yang kurang lebih Rp 50 miliar,” pungkas dia.
