Jakarta, LINews – Mahkamah Konstitusi (MK) meminta keterangan dari Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam sidang sengketa Pilpres 2024 hari ini. Dalam keterangannya, Risma memberi penjelasan mengapa bantuan sosial (bansos) tahun 2023 tak dicairkan pada Jaunari-Februari seperti tahun 2024.
“Soal 6 tahun terakhir, terkait pelaksanaan di pencarian dana di Januari-Februari ajek, tapi di 2023 mengalami pengecualian karena ada koordinasi dengan perbankan, maksudnya bagaimana bu?” tanya Ketua MK Suhartoyo dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Risma pun menjawab. Dia mengatakan awalnya Kemensos menemukan masalah pada penyerapan BLT yang kecil karena sulitnya masyarakat dalam melakukan pencairan.
“Setelah kita dalami, kenapa penyerapannya itu kecil. Ternyata ada yang daerah, misalnya kaya Aceh itu dia harus nyebrang kalau ngambil (BLT), karena gak ada ATM atau pos. Sehingga dia harus nyeberang,” kata Risma.
Dia mengatakan kesulitan dalam mengambil uang dari rekening bank itu membuat warga menunggu hingga akhir tahun. Bahkan, katanya, ada warga yang memilih tidak mengambil uang tersebut karena biaya ke bank lebih besar daripada duit bansosnya.
“Mereka itu yang diterima paling Rp 450 ribu tapi nyeberangnya bisa keluar biaya Rp 600 ribu. Sehingga kemudian Mereka nggak ambil atau diambil di akhir tahun,” sambungnya.
Dia juga menceritakan salah satu daerah di Bali yang tak ada ATM di kabupaten tersebut. Sehingga, katanya, masyarakat mengeluarkan biaya lebih untuk menyewa transportasi padahal BLT yang diterima tak sebanyak biaya transportasi tersebut.
Permasalahan itu kemudian membuat Kemensos melakukan pembahasan ulang soal pengiriman uang pada tahun 2023. Hal itu lah, katanya, yang membuat ada perbedaan jadwal pencairan.
“Itu yang kemudian kita rapat kan dengan Himbara, ada Pak Wamen datang untuk, bagaimana ini? Jadi kami pindah bank, yang bisa bank apa di situ,” ujarnya.
Risma menjelaskan pihaknya juga bekerja sama dengan PT Pos untuk menyalurkan BLT untuk mempersingkat proses pencairan. Dia mengatakan proses pembuatan rekening di bank butuh waktu.
“Proses bank butuh waktu 3 bulan untuk buka rekening sehingga untuk kami sampaikan kalau meninggal dan diganti istri atau anak gak bisa kita berhenti atau off, maka itu kami pilih PT Pos,” kata Risma.
Selain itu, keterbatasan ATM di wilayah terpencil membuat Kemensos memilih melalui PT Pos. Namun, dana akan tetap di transfer ke rekening penerima.
“Jadi PT Pos yang menyalurkan, mereka datang ke tempat tersebut tapi masuk ke rekening keluarga penerima manfaat (KPM),” ujarnya.
Selain itu, Menkeu Sri Mulyani juga sempat memberi pemaparan soal realisasi bansos pada Januari-Februari di tahun 2019 hingga 2024.
Sri Mulyani menunjukkan besaran bansos dari Kemensos pada Januari hingga Februari 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2024 tidak berbeda jauh. Namun, ada penurunan bansos dari Kemensos pada Januari 2023. Dia mengatakan hal itu disebabkan oleh pembahasan ulang terkait penyaluran via bank.
(Andrie)
