GARUT, LINews – Sebanyak 60.000-an rumah tidak layak huni (rutilahu) tersebar di beberapa kecamatan Kabupaten Garut. Rutilahu itu membutuhkan bantuan perbaikan dari pemerintah.
Namun kemampuan anggaran pemerintah hanya untuk 3.000 rumah per tahun. “Data yang saya terima terakhir itu sebanyak 60.000-an (rutilahu). Yang terselesaikan (diperbaiki dengan anggaran pemda) rata-rata tiga ribuan (3.000-an),” kata Wakil Bupati Garut Helmi Budiman, Kamis (5/1/2022).
Jumlah rutilahu di Garut, ujar Helmi Budiman, justru semakin bertambah banyak dengan kondisi ketidaklayakan rumah bermacam-macam. Itu belum ditambah dengan rumah yang terdampak bencana hidrometeorologi.
“Jumlah rutilahu semakin banyak,” ujar Helmi Budiman.
Wabup Garut menuturkan, program penanggulangan rutilahu di Garut mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian. Ada juga dari Pemprov Jabar, termasuk dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Selain itu, tutur Wabup Garut, ada juga program rutilahu dari Pemerintah Kabupaten Garut dan juga dari sejumlah perusahaan swasta maupun pemerintah yang menyalurkan program CSRnya untuk perbaikan rumah.
“Untuk bantuan rutilahu itu ada dari pusat, provinsi, kabupaten, Baznas, dari CSR yang lain, tahun ini juga sama ada,” tutur Wabup Garut.
Pemkab Garut, kata Helmi Budiman, akan merealisasikan program perbaikan rutilahu sebanyak 442 unit rumah atau untuk satu rumah satu desa pada 2023.
Bantuan perbaikan rutilahu yang diberikan Pemkab Garut, kata Helmi Budiman, hanya dana stimulan sebesar Rp15 juta per rumah pada tahun anggaran 2022, dan pada 2023 naik menjadi Rp17 juta per rumah.
“Besarannya beda-beda dari pusat beda, provinsi beda, Kemensos beda, dari PUPR beda, dari kabupaten Rp15 juta kemarin, sekarang naik Rp17 juta,” ucap Helmi Budiman.
Dia berharap upaya menyelesaikan rutilahu di Garut dapat dilakukan secara bersama-sama, tidak hanya pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya, tapi juga pemerintah desa dan masyarakat untuk bergotong royong memperbaiki rumah warga miskin.
“Kami dengan desa, desa bagaimana kita pikirkan pemeliharaan, sebenarnya kan tanggung jawab daripada kepala keluarga, cuma ketika kepala keluarganya disebut miskin, nah ini kan yang kita bantu, kalau mampu, ya sendiri,” ujar Wabup Garut.
(Yp)
