Sekjen PBB: Bhinneka Tunggal Ika Cocok Jadi Masa Depan Duni

Sekjen PBB: Bhinneka Tunggal Ika Cocok Jadi Masa Depan Duni

Jakarta, LINews – Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negara Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu juga diyakini juga bisa berlaku secara internasional. Rasa persatuan hendaknya tetap dikedepankan di tengah berbagai kepentingan yang sering memecah belah bangsa di dunia.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres memuji semboyan Bhineka Tunggal Ika yang diakuinya bahkan bisa menjadi pemersatu dan penjaga keberagaman di Kawasan Asia Tenggara bahkan dunia.

“Bhinneka Tunggal Ika adalah kesatuan dalam keberagaman. Ini bukan hanya moto nasional Indonesia. Ini adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi kita semua,” kata Guterres saat memberikan keterangan di hadapan media asing dan nasional di Media Center Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Guterres pun mengakui peran konstruktif ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia di 2023 dalam menciptakan perdamaian, khususnya dalam upaya meredakan ketegangan di Laut Cina Selatan hingga Semenanjung Korea dengan mengedepankan dialog dan mendorong penghormatan terhadap hukum internasional.

Pada kesempatan tersebut, Sekjen PBB turut menggarisbawahi terkait konflik di Myanmar dan menyampaikan keprihatinannya.

Dirinya pun mengapresiasi dan mendukung berbagai upaya Indonesia untuk menuntaskan isu Myanmar dengan melibatkan semua pihak yang berkonflik.

Untuk itu Guterres mendesak semua negara agar mencari strategi terpadu untuk mengatasi krisis di Myanmar. Ia menggarisbawahi nilai-nilai kemanusiaan yang harus menjadi hal utama untuk diperhatikan.

“Kami mendukung langkah ASEAN dalam mencari solusi untuk mengatasi situasi politik di Myanmar. Ini waktunya bagi dunia internasional untuk memberikan bantuan terhadap para pengungsi Rohingya di Bangladesh,” ujar Guterres.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi mengatakan terus mendorong upaya turut mengatasi krisis Myanmar. Terutama dalam mengimplementasikan pendekatan Lima Poin Konsensus (5PC) yang mana dalam praktiknya dibutuhkan pendekatan (engagement) dari semua pihak yakni para Menlu ASEAN.

(Vhe/Jo)

Tinggalkan Balasan