Jakarta, LINews – Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dengan Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran hari ini. Usai pertemuan itu, kedua pihak sepakat untuk tancap gas koordinasi terutama untuk sinkronisasi program di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Pertemuan itu digelar di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (31/5/2024). Sri Mulyani didampingi jajarannya di Kemenkeu, sementara Tim Prabowo yang hadir yakni, Ketua Harian Sufmi Dasco, Sekjen Ahmad Muzani, dan beberapa elite lain Budi Djiwandono, Tommy Djiwandono, Sugiono, dan Prasetyo Hadi.
Gugus Tugas Sinkronisasi ini diketuai oleh Dasco, serta Muzani menjadi wakil, sisanya adalah anggota. Khusus Tommy akan in charge sinkronisasi soal keuangan.
Muzani mengatakan kalau mereka ditugaskan untuk mengunjungi kementerian-kementerian yang ada. Hal tersebut guna mempersiapkan proses pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Ini adalah tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran, yang diminta Presiden terpilih untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian untuk mempersiapkan proses pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Muzani.
Muzani berharap sinkronisasi berjalan dengan baik. Serta tidak memakan waktu lama.
“Beliau (Prabowo) berharap bahwa proses sinkronisasi ini berjalan baik. Karena beliau ingin pada pemerintahan mendatang tidak memakan waktu terlalu lama untuk proses transisi,” kata Muzani usai pertemuan.
“Sehingga komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi bisa terjadi karena pemerintahan yang akan datang ingin cepat pada pelaksanaan program yang merupakan janji kampanye kami pada saat pemilihan umum yang lalu,” imbuhnya.
Pentingnya Sinkronisasi
Sri Mulyani menyambut baik kehadiran Gugus Tugas Sinkronisasi ini. Sri Mulyani menilai sinkronisasi penting karena akan terjadi peralihan pemerintah.
“Pagi hari ini Kementerian Keuangan mendapatkan tamu, yaitu gugus tugas sinkronisasi yang diinformasikan seperti yang disampaikan oleh Pak Muzani, dan kami sangat senang dan sangat terbuka untuk terus bersinkronisasi dan bersinergi,” kata Sri Mulyani.
“Karena seperti diketahui bahwa Kemenkeu sebagai satu institusi memang memiliki tugas hari ini yang sangat penting, yaitu RAPBN 2025 yang merupakan instrumen sangat penting bagi pemerintahan, termasuk pemerintahan baru di bawah presiden terpilih Bapak Prabowo dan wakil presiden Gibran akan menjalankan program-programnya,” lanjut Sri Mulyani.
Sri Mulyani menekankan perlunya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan RAPBN 2025. Hal itu agar bisa menampung program pemerintahan baru dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.
“Jadi di dalam proses penyusunan RAPBN 2025 tentu diperlukan suatu komunikasi koordinasi dan sinkronisasi agar di dalam RAPBN 2025 bisa menampung aspirasi program-program baru, namun tetap menjaga prinsip-prinsip kehati-hatian kredibilitas dan confidence dari berbagai stakeholder,” ujarnya.
(Donny)
