Law-Investigasi, Sebelum Presiden Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden ke 8 periode 2024-2029, tidak banyak yang mengenal sosok Rini Widyantini. Rini Widyantini seorang birokrat yang yang menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) sejak dilantik pada 21 Oktober 2024.
Rini Widyantini lahir di Bandung pada 29 Mei 1965. Ia mengenyam pendidikan sejak dini di Bandung hingga ia berhasil lulus dari UNPAD dengan titel Sarjana Hukum pada tahun 1988.
Bila biasanya Menteri memiliki background sebagai Politisi, Akademisi atau Pengusaha, Rini justru merupakan seorang birokrat yang memulai karir dari bawah hingga bisa mencapai posisi Menteri PAN RB.
Rini memulai karier sebagai Pegawai Negeri Sipil pada 2 Juli 1997 sebagai Analis Kebijakan pada Asisten Deputi Urusan Pelaksanaan Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
Tiga tahun kemudian pada tahun 2000, Rini diangkat menjadi Kepala Sub bidang Penyusunan Kebijakan Kelembagaan Non Departemen. Sebelum diangkat menjadi Kepala Bidang Penyusunan Kebijakan Kelembagaan Non Departemen pada tahun 2001.
Tahun 2008, Birokrat asal Bandung tersebut diangkat menjadi Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian. Setahun kemudian ia diangkat menjadi Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian I.
Rekam jejak Rini yang sudah berkarir hampir 30 tahun sebagai PNS di instansi Kemenpan RB tentu sudah menguasai tentang dunia birokrasi dan memiliki pengalaman mumpuni.
Berkarir dari posisi bawah hingga bisa kini menjadi salah satu Birokrat yang diandalkan oleh Pemerintahan Prabowo tentu dengan perjalanan yang panjang.
“Saya sudah berkarir hampir 30 tahun sebagai birokrat tentu berbagai dinamika sudah saya lewati,” kata Rini kepada Law-Investigasi.
Menjadi Menteri Lewat Proses Meritokrasi
Rini yang sudah lama berkarir di dunia birokrat tentu sudah memakan asam garam di dunia pemerintahan dan tentu paham dinamika yang terjadi dalam masalah birokrasi.
Pada 2011 ia sempat diangkat menjadi Staf Ahli Menpan RB bidang Hukum, sebelum setahun kemudian akhirnya diangkat menjadi Deputi Bidang Kelembagaan dan berubah nama menjadi Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana pada 2013.
Setelah 9 tahun bertugas di Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Tahun 2022 Rini ditugaskan menjadi menjadi Sekretaris Kementerian PANRB.
Berkarir dari bawah hingga bisa menjadi Menteri, Rini merupakan contoh seorang Menteri yang berhasil menjadi Menteri melalui proses meritokrasi.
Rini mengatakan bila meritokrasi adalah elemen kunci pengelolaan ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan berdaya saing serta memiliki nilai tambah.
“Sistem merit bukan sekadar agenda, tetapi prinsip dasar dalam transformasi ASN. Implementasinya berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kinerja ASN,” katanya.
Rini menegaskan prinsip meritokrasi sejalan dengan delapan arahan reformasi birokrasi dari Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pengelolaan ASN.
Peran Perempuan Dalam Penguatan Pemerintahan
Mantan Sekretaris Kementerian PAN RB tersebut mengatakan peran perempuan dalam pembangunan dan penguatan pemerintahan sangat penting. Untuk itu, Rini menuturkan bahwa kementeriannya sangat mendukung adanya penguatan peran perempuan dalam pemerintahan.
Menurutnya, dukungan tersebut sejalan dengan amanat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal reformasi birokrasi, termasuk di bidang pengelolaan ASN dan kesetaraan dalam pengisian jabatan.
“Hal ini tentu memiliki keterkaitan erat dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan pemerintahan,” tuturnya.
Selain itu, Rini menyebut bila dukungan tersebut sesuai dengan misi kelima dan arah pembangunan ke-14 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yakni keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif.
Selain itu, bila mengingat data Badan Pusat Statistik (BPS) persentase perempuan yang menduduki posisi manajerial mengalami peningkatan. BPS mencatat pada 2015 terdapat 22,32 persen, sedangkan pada 2023 telah mencapai 35,02 persen.
“Kenaikan yang cukup signifikan ini menunjukkan adanya potensi untuk mengembangkan kepemimpinan perempuan di Indonesia,” ujarnya.
Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa masih dibutuhkan dukungan dan komitmen aktif dari seluruh pihak terhadap penguatan peran perempuan dalam pemerintahan.
Untuk itu ia mengajak secara aktif pada semua pihak terkait untuk mengambil peran dalam membantu perempuan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi.
“Hal itu termasuk membangun lingkungan kerja yang inklusif bagi perempuan,” imbuhnya.
Rini menyatakan belum lama ini peringatan Hari Ibu kemarin menjadi momen mengenang perjuangan peran perempuan dalam mewujudkan kemerdekaan, serta pergerakan yang setara dan berkeadilan.
Rini menyatakan momentum peringatan Hari Ibu juga dijadikan momentum untuk bersatu mencapai Indonesia yang maju melalui prinsip equal partnership. Hal yang tak kalah penting adalah momentum peringatan hari ibu kemarin tentu mengingatkan kembali akan pentingnya peran perempuan dalam mencapai tujuan bangsa.
“Prinsip ini mencerminkan bagaimana perempuan Indonesia berjalan beriringan dengan laki-laki untuk bersama-sama berperan membangun bangsa. Pergerakan perempuan dalam pembangunan, tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik pemerintah, akademisi dan profesional, dunia usaha, media massa, maupun masyarakat,” tutupnya.
(Vhe)
