Jakarta, LINews – KPK menonaktifkan sementara rutan di Pom AL dan Pomdam Jaya Guntur. Hal itu dilakukan KPK setelah memecat 66 pegawai rutan dalam kasus pungutan liar (pungli).
“Secara teknis memang kemudian rutan cabang KPK yang ada sekarang diaktifkan di C1 dan K4. Khusus untuk di POM AL dan Pamdam Jaya Guntur sementara dinonaktifkan karena semua tahanannya kita pindah ke Rutan Merah Putih dan C1,” ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Minggu (28/4/2024).
Jika nantinya pengganti dari pegawai yang dipecat sudah ada, 2 rutan tersebut akan kembali diaktifkan. Untuk sementara jika rutan yang ada penuh, KPK akan menempatkan tahanan di rutan Polda Metro Jaya.
“Tapi nanti ke depan ketika sudah personel yang ada memadai tentu kami aktifkan kembali rutan dua cabang KPK tersebut” sebutnya.
Meski ada 2 rutan yang dinonaktifkan, Ali menegaskan proses penanganan perkara terus berlanjut. Sedangkan KPK sendiri sudah menerima pegawai baru, yang sedang dalam proses untuk nantinya disebar ke sejumlah unit.
“Bahwa proses-proses penanganan perkara di KPK terus berlanjut karena tentu rutan merupakan bagian dari supporting system di penindakan,” sebutnya.
Sebelumnya, KPK kembali menjatuhkan hukuman kepada puluhan pegawainya yang terlibat kasus pungutan liar atau pungli di Rutan KPK. Sebanyak 66 pegawai KPK yang terlibat kasus itu kini telah dipecat.
“Pada Selasa (23/4), KPK telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian kepada 66 pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran pemerasan di Rutan Cabang KPK,” kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (24/4).
Ali mengatakan keputusan itu diambil berdasarkan hasil pemeriksaan hukuman disiplin terhadap PNS KPK yang terlibat kasus pungli rutan yang selesai dilakukan pada 2 April silam. Pemeriksaan itu melibatkan atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
Ke-66 pegawai itu kemudian terbukti melanggar PP 94 Tahun 2001 tentang Disiplin PNS. Puluhan pelaku itu melanggar ketentuan di Pasal 4 huruf i, Pasal 5 huruf a, dan Pasal 5 huruf k.
“Selanjutnya, pada 17 April 2024, Sekretaris Jenderal KPK selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Keputusan Hukuman Disiplin tingkat berat berupa pemberhentian sebagai PNS, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c PP 94 Tahun 2021,” ujar Ali.
(Robi)
