Pangandaran, LINews – Tedi Yusnanda N, seorang analis politik lokal, dengan tegas mendukung aksi walk out tiga fraksi di DPRD Kabupaten Pangandaran yang menyoroti adanya pembegalan kesepakatan dalam rapat paripurna pada 19 Juni 2024. Keputusan Fraksi PAN, PKB, dan Gerindra untuk meninggalkan rapat ini dilandasi oleh ketidaksetujuan terhadap perubahan mendadak dalam rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengenai tindak lanjut atas temuan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.
Otang Tarlian, anggota Fraksi PKB yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Pangandaran, mengungkapkan kekecewaannya terhadap perubahan mendadak dalam poin rekomendasi. Ia menegaskan bahwa perubahan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan saat sinkronisasi. “Tiba-tiba diubah dalam paripurna,” ujar Otang.
Solihudin, anggota Pansus III dari Fraksi PKS, mencoba meredakan ketegangan dengan menjelaskan bahwa sinkronisasi telah dilakukan dua kali dan dinamika seperti ini adalah hal yang biasa. Namun, perubahan mendadak tersebut justru menimbulkan kecurigaan adanya pembegalan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya.
Dalam analisis kritisnya, Tedi Yusnanda N tidak hanya mendukung langkah walk out tiga fraksi tersebut, tetapi juga mengecam tindakan perubahan mendadak sebagai bentuk pembegalan kesepakatan yang menciderai proses demokrasi dan transparansi.
“Tindakan walk out oleh Fraksi PAN, PKB, dan Gerindra adalah respon berani dan tepat dalam menghadapi pembegalan kesepakatan yang merugikan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tegas Tedi.
Menurut Tedi, perubahan rekomendasi dari audit investigasi menjadi sekadar klarifikasi dan konfirmasi adalah upaya untuk melemahkan pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
“Ini bukan hanya soal ketidaksetujuan, tetapi soal integritas proses pengambilan keputusan yang telah disepakati bersama. Mengubah kesepakatan di saat-saat terakhir tanpa diskusi yang memadai adalah tindakan yang tidak dapat diterima,” ujarnya.
Tedi juga menyoroti pentingnya audit investigasi yang lebih mendalam oleh BPK RI, sesuai dengan keinginan fraksi-fraksi yang walk out.
Dukungan Tedi terhadap tindakan tiga fraksi ini juga menggarisbawahi kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pemerintahan daerah.
“Langkah walk out ini menunjukkan bahwa ada anggota dewan yang benar-benar peduli dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersedia mengambil sikap tegas demi kepentingan publik,” tambahnya.
Dengan situasi yang masih memanas, masyarakat Pangandaran kini menunggu bagaimana DPRD akan menangani isu ini dalam rapat paripurna berikutnya. Apakah DPRD akan mempertahankan integritas dan komitmen terhadap kesepakatan yang telah dibuat, atau akan terus terjebak dalam polemik internal yang bisa merugikan kepercayaan publik? Hanya waktu yang akan memberikan jawabannya.
