Jakarta, LINews – Penangkapan Bupati Bogor dengan oknum Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat adalah bukti cerminan buruk penegakan hukum atas pengawasan keuangan Pemerintah yang dilakukan oleh oknum BPK Jawa Barat dalam menegakkan hukum administrasi keuangan Negara.
Hal yang sangat miris dirasakan oleh masyarakat, ikut tertangkapnya oknum BPK perwakilan Jawa Barat dalam Dugaan kasus suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor.
Dimana seharusnya temuan BPK Perwakilan Jawa Barat mengenai dugaan laporan keuangan Pemkab Bogor haruslah dilakukan penegakan hukum sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan bukan dengan cara Transaksional yang mengorbankan dan merugikan masyarakat indonesia pada umumnya dan khsusunya masyarakat Bogor.
Penangkapan oknum BPK Perwakilan Jawa Barat oleh KPK adalah catatan buruk bagi pemeriksa keuangan pemerintah, dimana pemeriksa sudah terbalik statusnya menjadi terperiksa sehingga hal tersebut menjadi potret buram penegakan hukum terhadap pengawasan keuangan pemerintah, dan oknum-oknum transaksional yang menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadinya dengan mengorbankan masyarakat dan merugikan keuangan Negara dalam kapasitas kewenangannya sebagai pejabat negara yang melakukan Negosiasi terhadap para pelanggar hukum adalah oknum brengsek yang harus dipecat secara tidak hormat dari jabatannya.
Kongres Pemuda Indonesia, meminta kepada KPK agar transparan dalam memproses kasus Bupati Bogor bersama oknum BPK perwakilan Jawa Barat, KPK harus menyampaikan kepada publik mengenai brapa jumlah nominal uang transaksional yang dijadikan sebagai alat bukti oleh KPK dalam dugaan kasus temuan BPK atas laporan keuangan Pemkab Bogor yang merugikan masyarakat indonesia.
