Pangandaran, LINews – Terkait kritik yang disampaikan oleh Bupati nonaktif Jeje Wiradinata terhadap kebijakan barier gate di kawasan wisata Pangandaran, sejumlah tokoh Dewan Budaya setempat memberikan pandangannya.
Kebijakan ini, yang hanya memberikan akses gratis untuk lima desa tertentu, dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi desa-desa lainnya yang tidak termasuk dalam daftar tersebut.
Ketua Dewan Budaya Pangandaran, Anton Rahanto, menyatakan bahwa kebijakan barier gate harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni sebagai bagian dari upaya untuk melestarikan budaya lokal sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa kebijakan semacam ini harus mempertimbangkan dampak sosial dan budaya terhadap masyarakat, terutama bagi desa-desa yang tidak mendapat akses gratis.
“Pariwisata dan budaya di Pangandaran saling terkait. Kami khawatir kebijakan barier gate justru dapat menciptakan pemisahan yang merugikan nilai-nilai kebersamaan yang sudah ada.
Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap kebijakan yang diambil, agar tidak ada yang merasa terpinggirkan,” ujar Anton.
Anton juga menegaskan pentingnya pendekatan yang inklusif dalam pengelolaan wisata, agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya fokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga pada pelestarian budaya dan kesejahteraan sosial masyarakat.
Menurutnya, kebijakan pariwisata harus mempertimbangkan keberagaman budaya yang ada di setiap desa, bukan hanya aspek ekonomi.
“Jika kebijakan ini hanya menguntungkan segelintir pihak, tanpa melihat dampaknya terhadap kebudayaan lokal, maka kita akan kehilangan identitas sebagai daerah wisata yang mengutamakan kelestarian budaya,” tegasnya.
Di sisi lain, anggota Dewan Budaya lainnya, yangbkerap di panggil Bah Rangga, menambahkan bahwa kebijakan ini dapat mempengaruhi citra Pangandaran sebagai destinasi wisata yang ramah bagi semua kalangan.
Ia berharap pemerintah daerah bisa merumuskan kebijakan yang lebih adil dan bijaksana, dengan mempertimbangkan semua aspek, baik budaya, ekonomi, maupun sosial. “Kita harus mengedepankan prinsip keadilan, agar semua desa dan warga dapat merasakan manfaat dari sektor pariwisata,” katanya.
Rangga juga menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan wisata yang tidak hanya bergantung pada peningkatan PAD, tetapi juga pada pengembangan dan pelestarian budaya lokal yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan.
“Pangandaran dikenal karena keindahan alam dan budayanya. Jangan sampai kebijakan ini merusak citra tersebut,” imbuhnya.
Secara keseluruhan, Dewan Budaya Pangandaran mendukung usulan Jeje Wiradinata untuk meninjau kembali kebijakan barier gate tersebut.
Mereka berharap kebijakan yang akan datang lebih memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian budaya, sehingga pariwisata di Pangandaran bisa berkembang secara berkelanjutan tanpa mengorbankan aspek sosial dan budaya yang telah menjadi ciri khas daerah tersebut.
