Pangandaran, LINews – DPRD Kabupaten Pangandaran digeruduk ratusan masa. Masyarakat melakukan aksi damai di halaman gedung DPRD menyampaikan aspirasi dan menolak pinjaman 350 miliar oleh pemerintah Daerah Rabu 29 November 2023.
Ratusan masa yang tergabung di aksi damai presedium memanggil masyarakat bangkit, kecewa karena tuntutannya belum ada kejelasan yang pasti.
Ketua Aksi Apudin menyampaikan Lemahnya sistem kepemerintahan Pangandaran dalam mengelola anggaran,dan lemahnya anggota dewan (DPRD) dalam pengawasan hingga kabupaten Pangandaran mengalami keterpurukan fiskal keuangan, ini patut di pertanyakan imbuhnya.
“Saya sebagai masyarakat Pangandaran menyesalkan dengen kinerja seorang bupati yang menjabat selama dua periode seolah tidak punya kemampuan dalam memenej hingga sampai punya hutang yang begitu besar dan yang di katakan divisitpun tak kunjung berkurang yg ada justru makin bertambah nilainya. Sungguh sangat di sayangkan di detik akhir jabatannya Bupati justru semakin memperlihatkan kelemahanya dalam kinerja hingga untuk menutupi hutang yang ada akan mengajukan pinjaman lagi yg nilainya sebesar 350 Milyar, dengan hutang yg adapun ke pihak bank BJB yang sudah jatuh tempo tidak mampu untuk membayarnya ini sudah jelas menandakan ketidak mampuan cara mengatur, Apakah tidak ada langkah lain untuk menyelesaikan apa yang saat ini terhutang hingga harus memaksakan berhutang lagi” Jelas Apudin.
Menurutnya saya berharap Pemda pangandaran jangan terburu buru dalam memutuskan penyelesaian masalah hutang hingga tidak terpikir dampak kedepan akan jadi beban masyarakat.
Contoh yg saat ini masyarakat rasakan seperti pajak sudah dinaikan di sebagian wilayah Pangandaran,ini menjadi beban di masyarakat.karena secara ekonomi masyarakat masih merasakan dampak dari covid atau pandemic belum bisa pulih dengan baik secara pendapatan. Ini ada dampak juga dari kinerja anggota dewan (DPRD) yg mungkin sebagai pengawasan sangat lemah atau mungkin dari sisi lain secara personal SDM tidak tau tugas fungsi sebagai dewan sendiri.
“Saya berharap pada bupati jangan benani kami masyarakat dengan hutang baru di kala bapa habis masa jabatan tegas Apudin.”
