Pangandaran, LINews – Mengenai permasalahan internet fiber oftick di DISDIKPORA yang sudah menjadi topik bahasan di publik harus segera di tindak lanjuti oleh pihak yang berwenang. dan menurut saya bukan hanya DPRD tapi dari leading sektor lain juga harus segera ambil sikap untuk mengadakan audit ulang investigasi ke lapangan karena anggaran yg begitu besar, seperti Inspektorat, Bupati Pangandaran, Setda Pangandaran juga BKD untuk mendapat kebenaran dan kepastiannya.
Dunia pendidikan kedepannya akan lebih buruk ketika Disdikpora punya Pinpinan mental Penguasa tegas Apudin akan semakin leluasa memainkan anggaran yang berindikasi korupsi, sedangkan saat ini masih banyak terhutang secara kewajiban yg belum terbayarkan oleh Pemda pangandaran, ” dan mungkin ini salah satunya yg mengakibatkan Pemda Pangandaran divisit anggaran yang begitu besar juga.
Apudin membeberkan apa yang di katakan Kadisdikpora di Acara Audensi Kamis tanggal 9 maret 2023 Ketua FPP dan Semua anggota FPP kaget dengan apa yang di katakan Kadisdikpora, menurut kami sangat Arogan. ketika Kadisdikpora seorang Pejabat di bawah Bupati Pangandaran dengan lantang bicara dugaan meremehkan Bupati.
Ini kata Agus Nurdin Kadisdikpora Pangandaran ” Saya tidak takut Demi Anak” Kami walupun Jabatan Jadi tarohannya, Walau pun ” saya kembali jadi kepala sekolah pun juga tidak apa” dan saya tidak mau di atur siapa pun sekalipun itu Bupati Sendiri Saya Tegaskan Saya Tidak Bisa di Atur – atur jelasnya.
Menurut Kami jelas Apudin Seorang kadis Disdikpora sungguh sangat arogansi hingga bisa bicara tidak mau di atur oleh Bupati sendiri, dalam mengatur anggaran pengadaan internet. sungguh miris sistem di Pemda Pangandaran seorang bupati sudah tidak di hargai oleh seorang kadis. ini patut kita pertanyakan kinerja bupati Pangandaran hingga bisa seperti itu ada apa di Pemda pangandaran.
Apudin tegaskan “saya berharap bupati segera turun tangan untuk ikut mendesak ke DPRD menindaklanjuti apa yg menjadi permintaan FPP sudah beberapa media memberitakan, yang saya amati bupati hanya diam dan seolah tidak peduli. Ini marwah Bupati Sendiri yang harus di jaga dan di sikapi oleh Bupati Pangandaran ketika Seorang Kadisdikpora Arogansi dengan Gagah merasa seorang berkuasa dan berbicara lantang Walaupun Bupati itu Sendiri Saya tidak mau di Atur-atur ada apa? seperti dunia terbalik saja,” jelas Apudin.
“Kami dari Forum Peduli Pendidikan kabupaten Pangandaran akan terus membawa kasus Internet Fiber Optic Domestic 40 Mbps yang di anggap BPK RI Pemborosan “Kami sudah menganlisa kajian Hukum di dalam Kajian tersebut ada dugaan indikasi Korupsi biarrlah APH yang yang akan Memproses karena itu kewenangan APH, kami dari FPP sebatas melaporkan. Dalam waktu dekat berkas Lapdu dari FPP akan segera diserahkan ke Polda Jabar, Kejati Jabar dan KPK jelas Apudin.
(BD)
