Tasikmalaya, LINews – Berdasarkan dari potret kinerja pasca Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya juga Isu ketimpangan kinerja antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mencuat. Muncul pertanyaan dari sejumlah elemen masyarakat, apakah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya tidak merasa malu melihat langkah progresif yang terus dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dalam mendorong pembangunan di berbagai sektor?
Dalam beberapa bulan terakhir pasca pelantikan Gubernur Jawa Barat, dinilai berhasil meningkatkan berbagai indikator pembangunan, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga inovasi digital.
Ironis di sisi lain, publik menyoroti lambannya realisasi program-program strategis di Kota Tasikmalaya, yang dianggap belum mampu mengikuti irama percepatan pembangunan provinsi. Padahal, Jika Gubernur mampu menunjukkan kinerja luar biasa di tengah tantangan berat, mengapa pemimpin daerah tidak bisa mengambil inspirasi untuk bergerak lebih cepat dan tanggap terhadap kebutuhan rakyatnya?.
Kritik ini muncul dari kekecewaan beberapa kalangan di masyarakat terhadap berbagai persoalan yang belum terselesaikan secara signifikan, seperti kemacetan, penataan PKL, dan minimnya ruang terbuka hijau yang nyaman dan aman bagi warga.
Endra Rusnendar SH Selaku Pembina yayasan DPP LBH Merah Putih menyampaikan, Bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya diminta untuk lebih terbuka dalam menerima masukan dan memperbaiki strategi pembangunan agar tidak tertinggal jauh dari daerah-daerah lain di Jawa Barat.
Apakah ini mungkin, hanya soal perbedaan gaya kepemimpinan, atau justru kurangnya komitmen dalam menjalankan amanah rakyat? Publik menunggu jawaban konkret, bukan hanya Potret Seremoni dan Retorika belaka.
Sampai dinaikan pemberitaan ini, belum ada konfirmasi/klarifikasi ataupun tanggapan yang langsung dari Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam hal melalui Walikota dan Wakil Walikota apalagi Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya (Asep Goparuloh) beserta jajarannya.
(Rahmat)
