Jakarta, LINews – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer akan melaporkan ulah ormas bergaya preman yang mengganggu operasional pabrik di kawasan industri ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menurutnya, ulah ormas di sejumlah kawasan industri mengganggu iklim investasi dan menghambat penyerapan tenaga kerja.
Rencana investasi bisa gagal karena investor mempertimbangkan ulah preman.
“Kalau lapangan kerja gagal tercipta, kan kita semua yang rugi,” kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (14/2/2025).
Menurutnya, masalah ini tidak bisa dibiarkan dan harus menjadi perhatian serius semua pihak.
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar sebelumnya mengeluhkan terganggunya operasional pabrik karena aksi demo ormas dan lain-lain.
Laporan kepada aparat keamanan untuk meminta penanganan telah dilakukan namun tak mempan.
Sejumlah kawasan industri yang menjadi sasaran ormas bergaya preman antara lain terjadi di Bekasi, Karawang, Batam, hingga Jawa Timur.
Kerugian bukan hanya dialami pabrik yang sudah ada, tapi ratusan triliun rencana investasi batal karena ulah preman.
Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif merespons pernyataan Sanny dan menyatakan sering menerima keluhan serupa.
Terkait gagalnya investasi karena faktor perilaku preman, Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno, meminta agar para calon invstor berdiskusi dengan pihaknya untuk mencari solusi.
Dengan adanya pengakuan beberapa pihak tentang masalah yang dikeluhkan Ketua Umum HKI Sanny Iskandar, Noel menyebut Polri harus segera bertindak mencari solusi.
“Saya akan menemui Kapolri, secara khusus membicararakan masalah ini. Saya yakin Polri akan memberi respon yang bisa menyelesaikan keluhan kawan-kawan pabrik di kawasan industri. Ini kan soal nasib bangsa,” ujar Noel.
Noel juga menegaskan, negara harus hadir di tengah-tengah kawasan industri, yaitu berupa keamanan berinvestasi.
“Jika ada yang mengganggu penyerapan tenaga kerja, itu musuh rakyat, musuh bersama,” pungkasnya.
(Fdy)