Jakarta, LINews – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menggelar forum konsolidasi ‘Komitmen Bersama Masyarakat Pelabuhan Memberantas Korupsi’. Kegiatan ini dalam rangka menciptakan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pelabuhan.
Forum ini menjadi ajang diskusi, berbagi informasi dan praktik pemberantasan korupsi instansi-instansi yang menjadi pemangku kepentingan di lingkungan kepelabuhanan.
“Agenda ini menjadi hal yang sangat penting karena menunjukkan bahwa Pelindo memiliki komitmen yang kuat dalam memperbaiki layanan dan meningkatkan integritas orang-orang pelabuhan,” ujar Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono dalam keterangan tertulis, Kamis (17/8/2023).
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mohammad Mahfud MD mengatakan kinerja aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi merupakan bagian proses hilir.
Sementara dalam proses hulu, upaya pencegahan membutuhkan komitmen seluruh pihak, termasuk komitmen bersama masyarakat pelabuhan dalam memberantas praktik korupsi.
“Persoalan korupsi menjadi aspek yang diperhatikan dalam pembenahan layanan di pelabuhan, tidak hanya cukup penindakan, namun juga memerlukan perbaikan sistem dan pencegahan, merupakan angka yang harus dikedepankan dalam perbaikan tersebut. Digitalisasi sektor pelabuhan, merupakan langkah yang penting yang harus segera dilakukan karena akan membuat sistem tata kelola lebih transparan. Tidak hanya pada pengangkutan di pelabuhan namun juga pada proses distribusi hingga bea cukai,” jelas Mahfud
Mahfud menambahkan perbaikan tata kelola pelabuhan memiliki berbagai tantangan, seperti luas wilayah dan jumlah pelabuhan yang cukup banyak. Oleh karena itu, diperlukan digitalisasi untuk menghemat biaya dan efisiensi waktu dalam proses logistik.
Selain itu, kata Mahfud, diperlukan penguatan kebijakan standar pelabuhan digitalisasi layanan, penguatan lembaga, serta perbaikan tata kelola antarpulau sehingga dapat mendukung penguatan antikorupsi di sektor pelabuhan.
“Komitmen pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan secara parsial dan bersifat sektoral, perlu sinergi bersama antara Pelindo, masyarakat, aparat penegak hukum, PPATK, OJK, dan seluruh stakeholders kepelabuhanan. Kerja sama antar instansi tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi termasuk menjangkau penyelamatan aset kejahatan secara optimal,” imbuh Mahfud.
Di sisi lain, Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Hattari menjelaskan pihaknya berkomitmen setiap kebijakan yang diambil oleh BUMN telah didasari oleh pertimbangan yang objektif, transparan dan bertanggung jawab.
“Forum diskusi ini merupakan wadah yang tepat untuk memastikan komitmen tersebut, dengan melibatkan aktif masyarakat pelabuhan, kita dapat membangun mekanisme pengawasan yang feedback dan efektif untuk memastikan integritas sektor pelabuhan,” pungkas Rabin.
(Jhon)
