Zulhas Bocorkan Isu Penting Soal Impor Beras Usai Ratas Bersama Prabowo

Zulhas Bocorkan Isu Penting Soal Impor Beras Usai Ratas Bersama Prabowo

Jakarta, LINews – Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas terkait ketahanan pangan di Istana Kepresidenan, Selasa (26/11/2024). Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan ada empat keputusan dalam rapat itu yang diambil.

Pertama, Presiden Prabowo menyetujui mengenai pemangkasan proses penyaluran subsidi pupuk. Rencananya presiden mengeluarkan aturan mengenai hal ini.

“Distribusi pupuk yang selama ini panjang mengular sudah disepakati nanti Perpresnya itu yang diputuskan oleh Kementan, Kementan langsung ke pupuk indonesia, Pupuk Indonesia langsung ke Gapoktan, pengecer, atau distribusi sehingga rantai distribusi pupuk menjadi sangat pendek,” kata Zulhas usai rapat.

Kedua, terkait neraca komoditas diputuskan juga diurus Menteri Koordinator bidang Pangan, selain Menteri Koordinator bidang Perekonomian.

Ketiga, mengenai rencana impor beras 2025 tidak sebesar tahun ini. Sebabnya stok beras RI yang masih melimpah dan produksi beras mencapai 32 juta ton.

“Ada kabar gembira. Tadi paparan produksi kita tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 32 juta. Sementara stok (beras) akhir Desember, beras kita akhir Desember nanti ini akan dicatat sebagai stok tertinggi 5 tahun terakhir. Stoknya bulog nanti punya sekitar 2 juta, 1.948.000 lebih di Bulog, sementara di masyarakat ada 6 juta lebih. Jadi kita punya stok 8 juta lebih. Oleh karena itu tahun 2025 Insya Allah Mudah-mudahan impornya tahun depan, tahun depan mudah-mudahan tidak akan sebanyak tahun 2024,” katanya.

“Kalau impor pun sedikit, syukur-syukur pak Mentan ini kerja keras luar biasa, syukur-syukur Insya Allah tahun depan enggak ada impor, tapi kalau impor pun sedikit,” sambungnya.

Keempat, terkait penyuluh pertanian diminta untuk berada di dalam satu komando, selain itu juga permasalahan irigasi untuk segera disempurnakan.

“Kita juga akan membahas mengenai irigasi. Ada beberapa daerah yang irigasinya belum sempurna ya pak ya. Karena ada aturan irigasi kalau 1.000 hektare tanggung jawab bupati, kalau 1.000-3.000 tanggung jawab gubernur. Nah ini nanti kita lihat Perpresnya. Sehingga irigasi itu bisa diputuskan di oleh kementan, walaupun yg mengerjakan nanti adalah menteri PU,” kata Zulhas.

Diketahui dalam rapat itu dihadiri Menteri Koordinator bidang Pangan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono.

(Bay)

Tinggalkan Balasan